Kopri PMII Kabupaten Bandung Soroti Program Pendidikan Ala Barak Militer, Minta Pertimbangkan Temuan KPAI

Bandung, NU Online Jabar
Program Gapura Panca Waluya Jawa Barat Istimewa yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan menuai sorotan dari sejumlah kalangan, termasuk Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (Kopri PMII) Kabupaten Bandung.

Program ini dikenal publik sebagai salah satu bentuk pendidikan berdisiplin ketat bagi anak-anak dengan perilaku tertentu, dan dinilai berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.

 

Program tersebut telah berlangsung sejak 2 Mei 2025 selama 18 hari, dan dilaksanakan di tiga lokasi, yaitu Resimen 1 Sthira Yudha Purwakarta, Pusat Pendidikan Bela Negara Rindam III Siliwangi di Depok, dan kawasan Cikole, Kabupaten Bandung Barat.

 

Ketua Kopri PMII Kabupaten Bandung, Sintia Lisnawati, dalam keterangan tertulis pada Sabtu (24/5/2025), menyampaikan keprihatinannya terhadap pendekatan yang digunakan dalam program ini.

 

Ia menilai bahwa metode pendidikan yang menyerupai barak militer dapat berpotensi menimbulkan stigma dan diskriminasi terhadap anak-anak yang dijuluki sebagai "anak nakal" atau "bermasalah".

 

“Labelisasi terhadap peserta dapat berdampak negatif terhadap psikologis anak dan bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi, penghargaan terhadap pendapat anak, serta kepentingan terbaik bagi anak,” ujar Sintia.

 

Kopri PMII juga menyatakan dukungannya terhadap langkah pengawasan yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait pelaksanaan program tersebut. Sintia menegaskan pentingnya kebijakan pendidikan yang berpihak pada hak anak, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

 

Ia menambahkan bahwa setiap kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan latar belakang dan kebutuhan individual anak. “Anak-anak tidak bisa disamaratakan. Pendekatan pendidikan yang efektif seharusnya berbasis pada kebutuhan masing-masing anak agar potensi mereka berkembang optimal,” jelasnya.

 

Lebih jauh, Kopri PMII Kabupaten Bandung juga menyoroti pentingnya asesmen psikologis sebelum anak mengikuti program semacam ini. Sintia menyarankan agar hal ini menjadi bagian dari prosedur standar untuk menjamin keselamatan dan perkembangan anak secara holistik.

 

Sebagai penutup, Sintia berharap temuan dan rekomendasi KPAI dapat menjadi bahan pertimbangan serius bagi Dedi Mulyadi, tokoh yang dikenal sebagai inisiator program tersebut, dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pendekatan program.