Disinyalir Cederai Demokrasi, LBH Ansor Minta DPMD Lakukan Revisi Penundaan Pelaksanaan Pilkades Purwakarta

Purwakarta, NU Online Jabar 
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Purwakarta meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Purwakarta agar mencabut atau merevisi SE Nomor 140/Kep.429-DPMD/2021 tentang Penundaan Pelaksanaan Pilkades. Permintaan tersebut disampaikan LBH Ansor Purwakarta dengan melakukan audiensi kepada DPMD Purwakarta, Rabu, Kamis (30/9).

Untuk diketahui, Surat Edaran tersebut 5 poin. LBH Ansor Purwakarta mempermasalahkan poin 2 dan 3. Poin 2 berbunyi: Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan tidak berubah. Poin 3 berbunyi tidak ada penambahan anggaran pemilihan kepala desa.    

Ketua LBH Ansor Purwakarta Idris Wikarso mengatakan, pada poin 2 pihaknya mensinyalir akan mencederai nilai-nilai demokrasi dan melanggar konstitusi. 

“Karena dengan ditundanya pilkades selama 2 bulan ada kemungkinan daftar pemilih bertambah dari kalangan pemilih pemula, pensiun TNI/Polri, perpindahan penduduk serta lainnya,” katanya kepada NU Online Jabar, Kamis (30/9).

Oleh karena itu, pihaknya meminta DPMD berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memberi kesempatan kepada pemilih yang sebelumnya tidak terdaftar.

Sementara poin 3, LBH Ansor meminta memperhatikan honor panitia pilkades karena sebagai konvensasi mereka menjalani pada masa penundaan.

“Apabila permintaan LBH Ansor Purwakarta tidak dihiraukan, maka kami akan mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Barat untuk mencabut atau merevisi aturan tersebut, serta akan mengadukan permasalahan Pilkades Purwakarta ke Komnas HAM,” pungkasnya.

Untuk diketahui, sebanyak 170 desa di Purwakarta pada Oktober ini akan menggelar pilkades. 

Editor: Abdullah Alawi