• logo nu online
Home Nasional Warta Sejarah Khutbah Taushiyah Kuluwung Ubudiyah Daerah Keislaman Syariah Obituari Risalah Doa Tokoh Tauhid Profil Hikmah Opini Wawancara PWNU Ngalogat Ekonomi Lainnya
Sabtu, 4 Mei 2024

Daerah

Dialog Publik Harlah Ke-53, Kopri Pangandaran Dorong Implementasi Kabupaten Layak Anak

Dialog Publik Harlah Ke-53, Kopri Pangandaran Dorong Implementasi Kabupaten Layak Anak
Ketua Kopri Pangandaran memotong tumpeng Harlah 53 (NU Online Jabar/Foto: Kopri Pangandaran)
Ketua Kopri Pangandaran memotong tumpeng Harlah 53 (NU Online Jabar/Foto: Kopri Pangandaran)

Pangandaran, NU Online Jabar
Korps PMII Puteri (KOPRI) Pangandaran menggelar refleksi hari lahir (HARLAH) kopri yang ke 53 Tahun dengan diisi Dialog Publik Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Pangandaran pada Kamis (25/11/20) bertempat di Aula Setda Kabupaten Pangandaran. Hadir dalam dialog publik ini Kepala Dinas KBP3A, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD, dan dari Pusat Studi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PUSPPA) serta PC Muslimat NU Kabupaten Pangandaran Sekretaris BEM STITNU Al Farabi Pangandaran dan para alumni Kopri.

Ima Nurrohmah, Ketua Pelaksana Harlah dan Dialog Publik menyampaikan bahwa Harlah Kopri ini  tetap diselenggarakan untuk mengawal isu-isu yang berkembang dengan tetap mengikuti protokol kesehatan.

"Meskipun pandemi belum usai, tapi momentum keterlibatan kopri dalam mengawal isu isu kontemporer yang berkembang di masyarakat harus terus jalan," terangnya. 

Terkait isu Kabupaten Layak Anak, Farida Adawiyah, Ketua Kopri Pangandaran menyampaikan bahwa Pangandaran sebagai Kabupaten yang mempunyai slogan wisata berkelas dunia harus bisa menyeimbangkannya dengan kesejahteraan masyarakat salah satunya yaitu terpenuhi hak-hak anak. 

"Pangandaran sebagai daerah yang mempunyai slogan wisata berkelas dunia tentu harus menjadi lingkungan yang ramah anak," ujar Farida. 

Yusup Sidik, Ketua PMII Pangandaran memberikan apresiasi dan dukungannya terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh KOPRI Pangandaran.

"Wadah ini jadikan ruang berproses untuk mengasah kepemimpinan perempuan, terlebih dalam ruang pengabdian kepada msyarakat," kata Yusup. 

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kab. Pangandaran, Solehudin dalam Dialog Publik menyampaikan bahwa Perda mengenai perlindungan anak sudah di sahkan dalam Perda Nomor 06 Tahun 2019.

"Kami sudah membuat regulasi terkait perlindungan anak dan sudah di sahkan. Tinggal bagaimana kita mengimplementasikan perda tersebut,” terangnya. 

Demi mewujudkan KLA di Kabupaten Pangandaran, Kepala Dinas KPB3A, Heri Gustari mengharapkan dukungan dan partisipasi dari semua elemen termasuk kopri Pangandaran didalamnya. 

"Kopri bisa ikut terlibat dalam Kluster ke-2, yaitu keterlibatan masyarakat." Pungkasnya. 

Pewarta: Soleh
Editor: Muhyiddin
 


Editor:

Daerah Terbaru