Bandung, NU Online Jabar
Kementerian Agama (Kemenag) akan segera meluncurkan program Revitalisasi Ketuntasan Kebutuhan Sarana Prasarana Madrasah. 

Program tersebut sedang dalam tahap pembahasan oleh Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah bersama Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, yang berlangsung di Jakarta pada
27-29 Agustus 2024.

Program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/BAPPENAS dan akan direalisasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

"Program Revitalisasi Sekolah/Madrasah merupakan program prioritas presiden terpilih," ujar Direktur KSKK Madrasah, Muchamad Sidik Sisdiyanto, Rabu (28/8/2024) di Jakarta seperti dikutip dari laman resmi Kemenag.

Sidik menjelaskan bahwa sebelumnya program revitalisasi ini hanya mengutamakan Madrasah Negeri yang memiliki sertifikat tanah atas nama Kementerian Agama RI. Namun, kali ini Kemenag meminta agar madrasah swasta juga dapat menjadi penerima manfaat program. 

"Poin utamanya adalah melakukan perbaikan atau penggantian kerusakan bangunan madrasah, termasuk mengganti sarana pembelajaran," tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya kualitas dan akurasi data dari Kemenag. “Jika diperlukan, verifikasi dan validasi lapangan juga bisa diupayakan karena itu penting sebagai pegangan saat diminta oleh BAPPENAS dan PUPR,” ungkap Sidik.

Sementara itu, Ida Noor Qosim, yang mewakili Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenag, membuka peluang bagi madrasah swasta sebagai penerima manfaat program revitalisasi ini. 

"Hasil rancangan ini semoga bisa mengakomodir kebutuhan madrasah swasta dengan skema berbeda. Setidaknya sertifikat tanah harus atas nama yayasan, lembaga, atau madrasah serta tidak dalam sengketa hukum," jelasnya.

Qosim berharap bahwa program ini tidak mengurangi anggaran Kementerian Agama secara keseluruhan. "Kami di Biro Perencanaan berharap program revitalisasi madrasah ini tidak mengurangi anggaran Kemenag," ujarnya.

Kasubdit Sarana Prasarana Direktorat KSKK Madrasah, Arif Rahman, juga menegaskan pentingnya penuntasan kebutuhan sarana prasarana madrasah. Ia menyebutkan bahwa dari total 87.425 madrasah di Indonesia, hanya 4.041 yang berstatus negeri, sementara sisanya sebanyak 83.384 berstatus swasta. 

"Dibukanya peluang revitalisasi-penuntasan kebutuhan sarana prasarana untuk madrasah swasta patut disyukuri karena bisa menjadi angin segar untuk peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan," tutupnya.