Gubernur Dedi Mulyadi Targetkan Anak Jabar Sekolah Minimal 12 Tahun, Pendidikan Negeri dan Swasta Digratiskan

Bandung, NU Online Jabar
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menargetkan seluruh anak di wilayahnya bisa mengenyam pendidikan minimal selama 12 tahun. Target tersebut ditetapkan sebagai upaya meningkatkan angka partisipasi sekolah di Jawa Barat yang dinilai masih rendah.

"Angka anak sekolah di Jawa Barat masih rendah. Target saya 12 tahun. Makanya, strateginya tadi sudah disepakati saat rapat bersama Banggar," ujar Dedi usai menghadiri rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar, Kamis (22/5/2025) seperti dikutip dari laman resmi Pemprov Jabar.

Dedi yang akrab disapa KDM ini menjelaskan, strategi pertama yang akan dilakukan untuk mencapai target tersebut adalah mempercepat pembangunan sekolah, khususnya jenjang SMA yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

"Strateginya pertama mempercepat pembangunan sekolah-sekolah pemerintah terutama SMA yang menjadi kewenangan Pemdaprov," ungkapnya.

Selain itu, KDM menegaskan pihaknya juga akan menggratiskan biaya pendidikan di sekolah negeri maupun swasta. Untuk sekolah swasta, kebijakan ini akan difokuskan bagi siswa dari keluarga tidak mampu.

"Kami akan menggratiskan pendidikan bagi seluruh rakyat Jabar di negeri dan swasta. Khusus untuk swasta digratiskan untuk masyarakat miskin sehingga diharapkan tahun ini angka partisipasi sekolah 12 tahun meningkat," jelasnya.

Menurut KDM, sekolah negeri dipastikan gratis karena dikelola pemerintah. Namun, karena daya tampung sekolah negeri terbatas, ia menilai perlu adanya jaminan pembiayaan untuk siswa miskin yang masuk ke sekolah swasta.

"Kalau negeri kan sudah otomatis gratis, tapi kan tidak semua warga miskin bisa masuk negeri. Pasti ada yang masuk swasta, sehingga pemerintah menjamin pendidikan gratis untuk masyarakat miskin yang di sekolah swasta," katanya.

Tak hanya sektor pendidikan, dalam rapat bersama Banggar DPRD Jabar tersebut juga disepakati adanya pergeseran anggaran untuk peningkatan belanja infrastruktur, kesehatan, serta penanganan sejumlah isu strategis lainnya.

"Sebagaimana yang menjadi rekomendasi Pansus LKPJ tadi yaitu di peningkatan belanja infrastruktur, belanja pendidikan, kesehatan, realokasi penanganan bencana, belanja penanganan sampah, lingkungan hidup, dan postur lainnya," pungkas KDM.