Bandung, NU Online Jabar
Pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-34 yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 23-25 Desember 2021 mendatang di Pondok Pesantren Darussa’adah, Lampung mengalami kendala. Hal tersebut dikarenakan adanya pengetatan libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) sebagai wujud langkah preventif pemerintah dalam mengantisipasi terjadinya lonjakan Covid-19 yang saat ini sedang melandai.
Pengetatan tersebut yaitu bersifat publik mulai 20 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Termasuk aktivitas masyarakat yang hendak berlibur, memanfaatkan momentum libur Natal dan Tahun Baru 2022.
Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat KH Juhadi Muhamad memberikan respon terkait tanggal pelaksanaan Muktamar NU yang ke-34 tersebut. Ia mengatakan dirinya tidak mengetahui apakah pelaksanaan Muktamar ini akan dimajukan atau dimundurkan.
“Perihal muktamar pelaksanaannya kurang tahu, apakah dimajukan atau dimundurkan, atau ditetapkan tanggal 23-25 Desember, kita patuh terhadap apa yang ditetapkan, apa yang diputuskan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU),” ungkapnya saat memberikan sambutan di rapat perdana, Ta’aruf dan Silaturahmi kepengurusan yang dilaksanakan di Geudng PWNU, Rabu (1/12).
Kiai Juhadi juga menegaskan, PWNU Jawa Barat tetap akan patuh kepada putusan PBNU. Menurutnya, walaupun ikut mendukung soal pelaksanaan antara dimajukan ataupun dimundurkan, pihak PBNU sendiri belum memutuskan secara resmi kapan pelaksanaan Muktamar tersebut dilakukan.
“Kapanpun pelaksanaanya, soal dimajukan atau dimundurkan ketika konstitusional dilakukan secara musyawarah apakah itu dengan pleno atau dengan lainnya, kita akan patuhi. Sebab, kalau kita ikut mendukung soal pelaksanaan dimajukan atau dimundurkan, sementara PBNU belum memutuskan secara resmi kapan pelaksanaan muktamar dilakukan. Makanya PWNU Jabar tidak akan ikut berkontribusi terhadap kegaduhan tersebut,” tegasnya.
Sementara itu, Rais Syuriyah PWNU Jawa Barat KH Abun Bunyamin mengatakan tetap konsisten dengan usulan sembilan Ulama Khos yang meminta Muktamar ditunda. Namun, perihal usulan dari berbagai selesaikan saja berdasarkan AD/ART yang berlaku, kita tetap berada di bawah kepengurusan PBNU, kita patuh pada siapapun nanti yang terpilih.
“Tentang Muktamar kami hanya bersikap bahwa tetap konsisten dengan usulan sembilan Ulama khos yang meminta Muktamar ditunda. Adapun unsur gonjang ganjing, selesaikan saja berdasarkan AD/ART yang berlaku, dan tidak usah hariwang, kita tetap akan berada di bawah pengurus PBNU yang ada sekarang dan kita akan patuh pada siapapun nanti yang terpilih,” pungkasnya.
Pewarta: Abdul Manap
Editor: Muhammad Rizqy Fauzi
