Kesehatan, Polhukam, Pendidikan hingga Kesra, Jadi Fokus Bahasan Munas dan Konbes NU 2021
Jakarta, NU Online Jabar
Panitia Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2021, Kamis (23/9) menjelaskan, forum tertinggi kedua di bawah Muktamar NU ini akan membahas berbagai persoalan bangsa di berbagai bidang. Munas-Konbes NU 2021 akan memberikan berbagai rekomendasi untuk penyelesaian sejumlah persoalan kepada pemerintah.
Bidang-bidang yang akan dibahas yaitu kesehatan, politik, hukum, dan keamanan (Polhukam), pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat (Kesra). Nantinya, hal tersebut akan menghasilkan sejumlah butir rekomendasi dari setiap bidang untuk ditujukan kepada pemerintah.
Selain itu, di bidang kesehatan, forum akan membahas persoalan dari sisi hulu, tengah, dan hilir, yaitu mulai dari sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan, proses vaksinasi massal hingga pentingnya pembenahan sistem kesehatan nasional.
Sementara pada bidang Polhukam, kepemimpinan dan kebijakan pemerintah selama masa pandemi Covid-19 juga akan disorot. NU melihat, kepercayaan publik berpotensi menurun bila aturan tidak dijalankan secara konsisten. Munas dan Konbes NU 2021 juga akan menyinggung tentang pentingnya Pemerintah Pusat dan Daerah fokus kepada penanganan pandemi sebagai isu kesehatan dan kemanusiaan, bukan isu politik partisan.
Kemudian, NU juga melihat perlunya Komisi Pemberantasan Korupsi untuk lebih intensif mengawal penggunaan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), termasuk yang diperuntukkan untuk Bansos dalam rangka memelihara good governance dalam situasi tidak terduga atau tidak dapat diantisipasi.
Dan dalam bidang Kesra, juga akan disorot mengenai strategi pemulihan kehidupan warga, sebagai prioritas lebih tinggi daripada insentif kepada industri besar yang dapat meningkatkan kesenjangan di masa depan.
Tak lupa, Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2021 ini juga akan menyoroti persoalan ekonomi yang menjadi salah satu bidang terdampak akibat pandemi Covid-19. Kemiskinan dan pengangguran yang membengkak akibat pandemi, diharapkan dapat ditangani dengan pengerahan seluruh sumber daya pemerintah, baik melalui kebijakan, anggaran, maupun gerakan.
Menurut Ketua SC KH Ahmad Ishomuddin dan Ketua OC Juri Ardiantoro, kegiatan tersebut akan diselenggarakan dengan protokol kesehatan yang ketat, salah satunya dengan mensyaratkan peserta yang terlibat sudah melakukan rapid test antigen atau swab PCR.
Selain itu, peserta yang hadir pada kegiatan tersebut akan dibatasi. Peserta terdiri dari unsur kepengurusan PBNU; Mustasyar, Syuriyah, A’wan, lalu jajaran Tanfidziyah, utusan Badan Otonom dan Lembaga serta delegasi dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama se-Indonesia dengan jumlah total peserta sebanyak 250 orang.
Pewarta: Muhammad Rizqy Fauzi
