2021, PBNU Dorong Moderasi Ekonomi untuk Wujudkan Keadilan Sosial

Bandung, NU Online Jabar
Menjelang pergantian tahun baru 2021, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengingatkan seluruh elemen bangsa untuk secara terus menerus merefleksikan kesepakatan-kesepakatan dasar bangsa Indonesia yang mencakup pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
Menutup lembaran tahun 2020 dan menyongsong fajar tahun 2021, PBNU menyampaikan butir-butir refleksi dan tausiyah kebangsaan. Meliputi politik kebangsaan, keadilan sosial, keadilan dan hukum, penanggulangan wabah dan harapan tahun 2021.

“Pada tahun 2020 ini, kita masih menyaksikan intoleransi yang masih merebak, bahkan cenderung meningkat. PBNU mengingatkan semua pihak agar kembali kepada jati diri bangsa yang menghargai kemajemukan, pluralitas, serta heterogenitas yang dirumuskan dalam sebuah konsensus agung bernama pancasila yang dibangun di atas bingkai Bhineka Tunggal Ika,” ungkap Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siraj seperti dikutip dari Kanal Youtube 164 Channel – Nahdlatul Ulama, Selasa (29/12).

PBNU mengingatkan, lanjutnya, bahwa demokrasi sebagai sistem untuk mewujudkan kesejahtraan publik memiliki potensi dibajak oleh gerakan apapun, baik oleh gerakan fundamentalis agama dan ideologi maupun fundamentalis pasar.

“PBNU masih melihat bahwa orientasi dalam pembangunan ekonomi belum dijalankan dalam bingkai untuk memajukan kesejahtraan umum dan menciptakan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Sektor ekonomi dalam skala nasional masih hanya bisa dinikmati oleh beberapa orang dalam jumlah yang sangat sedikit,” jelasnya.
Menurutnya, ketimpangan yang terjadi tersebut disebabkan oleh tiga hal. Pertama, tradisi korupsi yang diwariskan pemerintahan Orde Baru hingga saat ini menjadi budaya. Kedua, pembangunan ekonomi masih berorientasi pertumbuhan, bukan pemerataan. Ketiga, adanya political capture yang kuat, di mana orang-orang kaya mampu mempengaruhi kebijakan.

Menurut Ketua Umum PBNU, akses keadilan terus ditingkatkan, terlebih akses keadilan ekonomi bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan (powerless). Melalui peran konstitusionalnya negara harus selalu hadir mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Tahun 2020 diwarnai dengan sejumlah produk perundang-undangan yang menimbulkan kegaduhan di ruang publik. Sebagai bagian berdemokrasi, produk legislasi harus menjiwai semangat untuk menghadirkan supremasi keadilan. Gelombang penolakan terhadap Undang-Undang yang dinilai kontroversial harus menjadi bahan renungan serius untuk memperbaiki tara legislasi serta komunikasi politik dan publik yang baik,” tambahnya.

PBNU mendesak pihak-pihak terkait untuk mewujudkan peningkatan mutu regulasi yang dijiwai semangat menghadirkan keadilan.

Berkaitan dengan pandemi Covid-19, Kiai Said melihat masih lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menanggulangi dan mengendalikan pandemi Covid-19. Masih ditemukan sejumlah keputusan yang tumpang tindih. 

“Bahkan dalam beberapa kasus, terlihat masih ada unsur politik yang melatarbelakangi kebijakan antar-elemen pemerintah. PBNU mengajak semua komponen masyarakat untuk lebih meningkatkan kedisiplinan. Juga mendukung pemerintah dalam upaya melakukan vaksinasi secara gratis kepada masyarakat Indonesia,” jelasnya.

Sebagai tausiyah penutup tahun 2020, Ketua Umum PBNU berharap semoga tahun 2021 dan tahun-tahun selanjutnya, pemerintah melaksanakan program-program yang telah dirancang dengan sangat baik dan konsisten, terutama dalam rangka memangkas ketimpangan. 

“Investasi yang digalakkan tidak boleh memperlebar jurang ketimpangan. Moderasi dalam bidang ekonomi harus menjadi perhatian pemerintah. Bukan hanya moderasi dalam beragama saja, moderasi dalam ekonomi juga sangat penting. Semoga Indonesia selalu dijaga dan diperlihara oleh Allah Swt dan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” tutupnya.

Pewarta: Riki Baehaqi
Editor: Muhyiddin