• logo nu online
Home Nasional Warta Kuluwung Khutbah Daerah Sejarah Ubudiyah Taushiyah Syariah Keislaman Obituari Doa Tokoh Risalah Tauhid Profil Hikmah Opini Wawancara PWNU Ngalogat Ekonomi Lainnya
Senin, 29 Mei 2023

Daerah

LIPSUS COVID-19

Pesantren Depok Sayangkan Minimnya Bantuan Penanganan Covid-19

Pesantren Depok Sayangkan Minimnya Bantuan Penanganan Covid-19
Upacara bendera di salah satu Pesantren di Depok (Foto: NU Online Jabar/Ikmal)
Upacara bendera di salah satu Pesantren di Depok (Foto: NU Online Jabar/Ikmal)

Depok, NU Online Jabar
Sudah delapan bulan pandemi Covid-19 melanda dunia. Termasuk Indonesia. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda mereda. Banyak sektor terkena dampaknya, termasuk pendidikan. Lembaga pendidikan yang terdampak di antaranya adalah pesantren. 

Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang masih eksis sampai sekarang dan memberikan sumbangsih untuk kemajuan bangsa. Dari pesantren terlahir tokoh-tokoh bangsa seperti KH Hasyim Asy’ari, KH Wahid Hasyim, KH Zainul Arifin, KH As’ad Syamsul Arifin, KH Zainal Musthafa dan masih banyak lagi. Bahkan mereka mendapatan penghargaan sebagai Pahlawan Nasional atas jasa dan perjuangannya.

Namun, di tengah pandemi seperti saat ini, perhatian pemerintah terhadap pesantren belum merata, termasuk yang dirasakan Pesantren Almanar Azhari, Depok sebagaimana dikemukakan salah seorang pengasuhnya, Ustadz H. Yusron Hamdi.  

“Pertama kali munculnya Covid-19 di bulan Maret, semua pesantren bergejolak. Akhirnya santri kami pulangkan. Namun pada bulan Agustus secara berangsur-angsur santri mulai kembali ke pesantren dengan protokol kesehatan yang ketat,” tutur Gus Hamdi.

Protokol yang diterapkan di pesantren Al-Manar yaitu dua pekan sebelum kembali ke pesantren, santri melakukan karantina mandiri di rumah dan melaporkan kepada ketua RT setempat. Setelah karantina, kemudian melakukan rapid test dan siap kembali ke pesantren. Setelah sampai di pesantren, melakukan rapid test lagi dan karantina selama dua pekan. 

“Selama masa karantina, tidak ada kegiatan belajar. Yang ada adalah shalat berjamaah lima waktu, olah raga, makan dan istirahat yang cukup,” tutur  anggota Satgas NU Peduli Covid-19 ini.

Gus Hamdi berharap adanya kerja sama dengan satuan tugas Covid-19 maupun Puskemas. 

“Memang ada rapid test dari Puskesmas di awal pandemi, namun setelah itu tidak ada lagi. Bahkan permintaan kita tidak direspons,” tegas putra KH Manarul Hidayat ini.

Padahal pihaknya turut mengajak pesantren lain untuk membuka diri agar santrinya di-rapid

“Kami terbuka untuk di-rapid kok, bahkan mengajak pesantren lain untuk membuka diri,” imbuhnya. 

Hanya saja ia menyayangkan kasus  positif Covid1-19  di pesantren yang seharusnya cukup untuk data gugus tugas, malah dibesar-besarkan. Hal ini berdampak negatif pada pesantren sendiri. Misal, orang tua yang mendengar menjadi gelisah. Padahal kalaupun ada kasus, pesantren siap dalam penanganannya. 

Bahkan ia menegaskan, pesantren merupakan satu-satunya tempat yang paling terkontrol protokolnya. Beda dengan pasar ataupun perkantoran. Orang mondar-mandir tidak terkontrol. 

“Pesantren itu ketat protokolnya. Akses keluar-masuk dibatasi. Teman atau guru yang berinteraksi hanya orang-orang tertentu,” tandas dari Gus Hamdi. 

Dampak Ekonomi
Dampak ekonomi yang ditanggung pesantren selama pandemi sangat berat. Perputaran ekonomi pesantren  tidak bisa berjala lancar. 

“Imbas dari pandemi ini luar biasa besar secara ekonomi. Kita kan melibatkan warga sekitar sebagai jasa laundry. Katakan 15.000 per kg per bulan kali 150 santri kali delapan bulan itu jumlahnya belasan juta lho. Itu baru laundry, belum lagi pemasok bahan makanan untuk santri. Saya tidak bisa ngitung rincinya. Namun karena santri dipulangkan, maka selama lima bulan mereka kehilangan penghasilannya,” jelasnya. 

Selain itu, koperasi pesantren tutup. Padahal dengan dibukanya koperasi warga sekitar bisa nitip makanan ke koperasi. Dari koperasi itulah, kebutuhan santri bisa terpenuhi. Dan labanya bisa menjadi pemasukan pesantren, walaupun kecil nilainya.

“Dampak yang lain, pesantren  tidak bisa menerima pendaftaran santri atau siswa baru sebagaimana kuota pada tahun sebelumnya secara penuh. Karena pesantren dibatasi maksimal menerima tujuh puluh persen  dari kapasitas yang ada. Kalau diuangkan kan itu besar,” kata pengasuh Pesantren Al-Manar Azhari itu. Walau tidak berkenan menyebutkan angkanya.

Kondisi di atas sangat dirasakan oleh pesantren. Terlebih pesantren harus tetap memberikan bisyarah kepada asatidz pesantren. 

“Ini dilema bagi pesantren. Satu sisi mereka menjadi tanggung jawab pesantren, namun ekonomi pesantren juga tidak stabil. Akhirnya pengasuhlah yang memikirkan menanggung dampaknya,” kata Ustadz H Ahmad Sahlani. 

Hal yang sama juga dirasakan oleh pesantren Tubagus Pangeling yang ada di Kecamatan Tapos. Pesantren Tubagus Pangeling sejak tahun 2009 menerima santri yatim dan dua’fa. Untuk membiayai santri, mereka mendapat bantuan dari para donatur. Namun sejak pandemi, sebagian donatur tidak bisa memberikan bantuan lagi. Kalaupuan ada yang masih memberi, jumlahnya lebih sedikit. 

“Kami ya maklum, mungkin usaha mereka (donatur) lagi seret, tutur Ustadz Aenal Yakin.

Bahkan menurut Ustadz Aenal, saat ini asrama putri  dikosongkan. Karena bangunannya sudah rapuh. 

“Santri putri kami ungsikan di rumah Nenek kami. Karena bangunannya sudah tidak aman ditinggali,” imbuh ustadz yang juga anggota polisi di Polsek Cimanggis itu.

Kondisi yang lain juga dialami oleh pesantren tahfidz Ahlul Qur’an (PTAQ) yang diasuh oleh Ustadz H. Munawar Muhson. 

“Pesantren kami ini kan pesantren rintisan. Ada santri-santri kurang mampu yang kami tanggung makannya. Selama pandemi ini, saya ikut menutupi kebutuhan santri dari sebagian uang pribadi saya. Ya dari khutbah dan undangan-undangan  masyarakat, undangan pengajian dan khataman Al-Qur’an. Mau bagaimana lagi, kan kita kudu tanggung jawab," tutur salah satu anggota JQHNU Depok ini.

Dampak Kesehatan 
Selain dampak ekonomi, pandemi juga berdampak terhadap kesehatan. Namun selama pesantren mengikuti protokol kesehatan, penyebaran Covid-19 bisa dikendalikan. “Santri pesantren itu kan rata-rata usia remaja. Mereka punya daya tahan tubuh yang kuat. Kalau gejalanya ringan,  cukup isolasi mandiri di pesantren,” tutur Gus Hamdi.

Hanya saja tidak semua pesantren memiliki fasilitas isolasi yang memadai. Di sinilah perlunya perhatian dari pemerintah. 

Dampak Lain
Sebenarnya ada dampak lain yang juga tak kalah penting. Yaitu Kesehatan psikis. Ada kekhawatiran yang besar dari orang tua santri tentang kesehatan anak-anak mereka. Maka pesantren dalam hal ini kami juga menjadi “psikolog” bagi wali santri. 

“Kami sampaikan ke orang tua santri bahwa putra-putri mereka sehat. Dan ini butuh dukungan dari wali santri, dengan cara untuk sementara tidak melakukan kunjungan terlebih dahulu,” tutur Gus Hamdi dengan nada makin meninggi.

Dampak lain yang perlu mendapat perhatian ialah terputusnya “mata rantai pendidikan” selama pandemi. Kita tahu, bahwa pembelajaran di pesantren tidak hanya sekedar transfer ilmu (knowledge), namun terdapat pendidikan karakter (afektif),  kebersamaan (togetherness) serta keterampilan (skill) bagi pesantren-pesantren yang berbasis enterpreneur

“Maka,tidak bisa sepenuhnya disalahkan jika ada pesantren yang memilih tetap “beroperasi”. Karena pesantren pastinya memiliki pertimbangan yang kuat. Dan bukan berarti mereka tidak mengikuti aturan pemerintah.”

Harapan
Pesantren tidak mudah meminta-meminta. Mereka menjaga muru’ah (harga diri). Namun sebagai lembaga pendidikan yang sudah memiliki payung hukum, berharap kepada pemerintah melalui gugus tugas penanganan Covid-19 dan pihak terkait agar lebih memperhatikan pesantren lagi. Terlebih pesantren kecil yang ada di daerah. Pada intinya, pesantren sudah siap “ngaji lagi“.

“Kami berharap pemerintah peduli, lihat kondisi di lapangan, sarana-prasarana belum lengkap, kesejahteraan ustadz, termasuk jika ada hibah lahan atau bantuan gedung bisa diprioritaskan kepada pesantren kecil terlebih dahulu.” Tutur keempat pengasuh tersebut

Selain itu, para pengasuh pesantren berharap pemerintah daerah tidak mengaitkan bantuan dengan urusan politik. Misalnya hanya untuk pesantren yang berafiliasi kepada kepala daerah yang sedang menjabat. Ini yang menyebabkan pesantren tidak bisa berkembang secara merata.

Pewarta: Moch Ikmaluddin 
Editor: Abdullah Alawi 


 


Daerah Terbaru