Pemerintah Kabupaten Sukabumi Dinilai Tak Libatkan Agamawan dalam Penanganan Covid-19

Bandung, NU Online Jabar 
Wakil Ketua PWNU Jawa Barat mengungkapkan dirinya mendapatkan fakta bahwa masjid yang tidak menyelenggarakan Shalat Idul Adha di Kabupaten Sukabumi hanya 117 masjid atau 2%. Selebihnya menyelenggarakan (98%). Padahal sudah ada imbauan untuk tidak melakukan aktivitas di masjid termasuk Shalat Idul Adha. 

“Dalam siklus pengetahuan, ada alur antara: data-analisa-teori. Saya coba implementasikan dalam bentuk telaahan pasca Idul Adha di Kabupaten Sukabumi,” katanya.

Menurut analisa dari data tersebut, artinya tingkat kepatuhan masyarakat kepada pemerintah daerah hanya 2%. Dengan angka semacam itu, berarti pemerintah daerah tidak dipatuhi. 

“Kenapa? Apakah karena umat beragamanya kelompok radikal atau yang menganggap Covid-19 ini konspirasi global?” tanyanya. 

Kemudian dia menjawab sendiri pertanyaannya itu. Menurutnya bukan karena kedua-duanya. Pasalnya, umat Islam Sukabumi termasuk yang toleran dan bahkan rasional. 

“Ketidakpatuhan ini lebih disebabkan oleh komunikasi politik yang lemah. Pemerintah daerah tidak melibatkan pemimpin dan tokoh agama dalam memerangi Covid-19, tegasnya. “Teorinya atau natijahnya: kalau pemerintah ingin kuat, program berjalan sesuai rencana, maka ajaklah dan libatkan stakeholder. Demokrasi yang kuat dan hebat ketika civil society-nya kuat,” pungkasnya. 

Pewarta: Abdullah Alawi