Pemerintah Kabupaten Sukabumi Dinilai Tak Libatkan Agamawan dalam Penanganan Covid-19
Kamis, 29 Juli 2021 | 12:00 WIB
Ilustrasi: NU Online
Bandung, NU Online Jabar
Wakil Ketua PWNU Jawa Barat mengungkapkan dirinya mendapatkan fakta bahwa masjid yang tidak menyelenggarakan Shalat Idul Adha di Kabupaten Sukabumi hanya 117 masjid atau 2%. Selebihnya menyelenggarakan (98%). Padahal sudah ada imbauan untuk tidak melakukan aktivitas di masjid termasuk Shalat Idul Adha.
“Dalam siklus pengetahuan, ada alur antara: data-analisa-teori. Saya coba implementasikan dalam bentuk telaahan pasca Idul Adha di Kabupaten Sukabumi,” katanya.
Menurut analisa dari data tersebut, artinya tingkat kepatuhan masyarakat kepada pemerintah daerah hanya 2%. Dengan angka semacam itu, berarti pemerintah daerah tidak dipatuhi.
“Kenapa? Apakah karena umat beragamanya kelompok radikal atau yang menganggap Covid-19 ini konspirasi global?” tanyanya.
Kemudian dia menjawab sendiri pertanyaannya itu. Menurutnya bukan karena kedua-duanya. Pasalnya, umat Islam Sukabumi termasuk yang toleran dan bahkan rasional.
“Ketidakpatuhan ini lebih disebabkan oleh komunikasi politik yang lemah. Pemerintah daerah tidak melibatkan pemimpin dan tokoh agama dalam memerangi Covid-19, tegasnya. “Teorinya atau natijahnya: kalau pemerintah ingin kuat, program berjalan sesuai rencana, maka ajaklah dan libatkan stakeholder. Demokrasi yang kuat dan hebat ketika civil society-nya kuat,” pungkasnya.
Pewarta: Abdullah Alawi
Terpopuler
1
Dialog Refleksi Harlah ke-70, IPPNU Tasikmalaya Tegaskan Peran Strategis Perempuan dalam Pendidikan dan Kepemimpinan
2
Pesantren Karangmangu Bertaraf Nasional, Cetak Puluhan Khatimin dari Berbagai Daerah
3
Sekda Tasikmalaya Apresiasi Kiprah IPPNU dalam Membangun Generasi Melek Teknologi
4
Meriahkan Harlah ke-70, IPPNU Tasikmalaya Umumkan Juara Lomba Kreativitas Pelajar se-Kabupaten
5
RMI PWNU Jabar Kritik Kebijakan Gubernur Terkait Penyerahan Ijazah
6
LP Ma’arif NU Jabar dan Gurfah Azhariyah Gelar Tes Masuk Universitas Al-Azhar Mesir
