Kolaborasi GP Ansor dengan Kesbangpol Kabupaten Bogor Gelar Madrasah Kader Demokrasi
Bogor, NU Online Jabar
Menghadapi tahun politik, Pimpinan Cabang (PC) GP Ansor Kabupaten Bogor berkolaborasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bogor, menggelar kegiatan madrasah kader demokrasi. Acara tersebut berlangsung di Grand Mutiara Hotel, Megamendung Kabupaten Bogor, Rabu (23/03).
"Kegiatan yang dilaksanakan dari pagi sampai malam ini semoga bisa memberikan energi positif bagi sahabat-sahabat, berkaitan dengan wawasan demokratisasi yang ada di Kabupaten Bogor," ujar Ketua GP Ansor Kabupaten Bogor, Dhamiry A Ghozaly.
Ia mengatakan, peserta yang mengikuti kegiatan pendidikan politik ini adalah salah satu bagian dari pelaku demokrasi yang ada di Kabupaten Bogor.
"GP Ansor secara organisasi yang berkomitmen terhadap kaderisasi, setiap bulannya di tingkat kecamatan, melaksanakan kaderisasi dan kemarin kaderisasi lanjutan yaitu PKL sudah dilaksanakan yang mudah-mudahan bisa diaplikasikan oleh sahabat sahabat di setiap kecamatan," jelas Dhamiry.
Pria yang juga pernah menjabat sebagai Ketua PMII Kabupaten Bandung tersebut mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bogor yang telah berkolaborasi dengan GP Ansor yang memiliki potensi yang sangat amat besar, berkaitan dengan proses kontribusi untuk pembangunan yang ada di Kabupaten Bogor, termasuk soal demokrasi.
"Sekolah politik itu sangat amat penting, karena kehidupan kita bergantung pada proses kebijakan yang hari ini dilaksanakan oleh para Stakeholder yang ada di Kabupaten Bogor, dan proses pembangunan bisa dikontrol oleh sahabat sahabat sekalian," paparnya.
Sebagai rangkaian kegiatan, pemateri KPUD dan Bawaslu serta Komite Percepatan Pembangunan Strategis Kabupaten Bogor, Saepudin Muhtar atau Gus Udin.
Sementara itu, Gus Udin selaku pemateri pada sesi kedua menyampaikan, GP Ansor memiliki nilai kuat dan tekad yang kuat dalam membangun demokrasi di Indonesia. Menurutnya, dalam konteks membangun demokrasi yang kuat, Indonesia lebih maju dibanding negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Myanmar dan Thailand. Setidaknya hal itu terjadi dalam kurun waktu 2013 hingga tahun 2015.
"Jika berbicara demokrasi di kita relatif aman. Berbicara di Malaysia saat itu, ternyata sistem demokrasi yang masih ada ini orang ini misalnya. Begitupun di Myanmar dan Thailand, pada tahun 2009, dalam mendalami demokrasi di Asia Tenggara dan Jepang," jelasnya.
Saat itu, lanjut Gus Udin, demokrasi di Indonesia lebih maju dalam indeks kemajuan dan kedewasaan demokrasi. Tapi nilai-nilai tersebut jadi rusak tatkala adanya pemilik modal yang bukan merupakan kader partai itu bisa maju.
"Ini sebetulnya yang menjadi PR kita bersama, tapi saya ingin mengajak kepada sahabat-sahabat bahwa peran kita begitu strategis, sebagai penyelenggara Negara, baik sebagai kontestan, maupun sebagai pemilih dan pemerhati memiliki peranan besar dalam membangun demokrasi di kita," pungkasnya.
Pewarta: Mulyana
Editor: Muhammad Rizqy Fauzi