GP Ansor Kritisi Proses Pemberhentian 244 Pegawai Non-PNS Pangandaran

Pangandaran, NU Online Jabar
Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pangandaran mengkritik Pemerintah Kabupaten Pangandaran atas pemberhentian sebanyak 244 pegawai non-PNS. 

Hal ini disampaikan Wakil Ketua bidang Sosial dan Politik PC GP Ansor Kabupaten Pangandaran Miptahudin, Senin (10/5).

“Transparansi proses evaluasi pegawai non-PNS yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Pangandaran perlu dipertanyakan, apakah proses assessment dilakukan oleh lembaga yang kredibel?” tanya Miftahudin yang sering disebut Amif. 

Pemerintah Kabupaten Pangandaran hanya menyampaikan bahwa hal itu dilakukan setelah tahapan assessment oleh tim penilai independen.

"Informasi yang disampaikan hanya para pegawai sudah menjalani tahap assessment oleh tim penilai independen dari Bandung tanpa adanya transparansi," tegas Amip.

“Banyaknya pegawai yang sudah mengabdi bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, diberhentikan secara sepihak juga menjadi permasalahan, di antaranya menambah jumlah angka pengangguran di Kabupaten Pangandaran," terangnya.

GP Ansor, kata dia, sekali lagi meminta agar apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dilakukan jangan sampai menggunakan proses yang mencoreng nama baik Pemda itu sendiri. 

“Terlebih melihat rencana pemerintah akan memberhentikan banyak jumlah tenaga honorer tenaga pengajar,” tutup Miptahudin.

Pewarta: Muhammad Soleh
Editor: Abdullah Alawi