Presiden Prabowo sudah mengumumkan kabinetnya. Lebih dari 100 menteri dan wakil menteri serta kepala badan negara yang terlibat di dalam pemerintahan baru. Hanya 2 partai yang di luar kabinet. Pak Prabowo tengah menjalankan politik akomodatifnya. 

Alhamdulillah sejumlah kolega dan sahabat saya masuk ke dalam kabinet. Dan tentu saya ucapkan selamat bekerja kepada Presiden dan jajarannya. Sehat dan sukses selalu.

Akan tetapi saya hendak menyampaikan suplemen ‘vitamin’ untuk kabinet yang gemuk ini agar tetap lincah dan bisa berlari kencang dalam bekerja mengemban amanat rakyat.

Pertama, keberadaan 7 Menko itu salah satu cara untuk membackup kinerja Wapres yang minim pengalaman. Langkah ini cukup strategis meski bukan tanpa risiko. Risiko penambahan Menko jelas membebani anggaran. Akan ada beberapa Menko yang belum punya kantor dan staff.

Kedua, ada sejumlah kementrian yang dipreteli dan dibagi portfolionya. Kemenkumham dipecah jadi 3. Kemendikbudristek dibagi 3. Ini artinya akan ada posisi Ditjen yang naik menjadi level menteri. Efeknya panjang ini, dari soal perubahan logo dan nama kementrian, sampai perangkat kanwil dan kepala dinas di bawah. Positifnya tentu kerjaan menjadi lebih terfokus.

Ketiga, ada badan yang naik menjadi kementrian atau dibuat badan baru. Urusan tenaga kerja luar negeri naik menjadi kementrian. Urusan haji menjadi badan baru. 

Keempat, kabinet yang gemuk membuat rantai birokrasi menjadi semakin panjang. Menko yang bertambah membuat kordinasi kementrian semakin rumit. Ego sektoral dan institusional merupakan penyakit parah di pemerintahan. Butuh adaptasi dan waktu. Perkiraan saya kabinet gemuk ini baru bisa lincah bekerja dalam 6-12 bulan ke depan. 

Kelima, orang gemuk makannya banyak. Begitu juga dengan kabinet gemuk. Butuh anggaran yang luar biasa untuk pos kementrian baru. Komisi di DPR sebagai mitra dan pengawas pemerintahan juga perlu menyesuaikan diri dengan portfolio kementrian yang baru.

Kita dukung hal yang baik. Tapi juga kita kritisi hal yang kurang baik. Kata Pak Prabowo: “tugas pemerintah itu melayani rakyat”. Selamat bekerja dan mengabdi untuk rakyat, Pak.

KH Nadirsyah Hosen, Dosen di Melbourne Law School, the University of Melbourne Australia