Depok, NU Online Jabar
Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Kota Depok, Heru Hermanto, menyampaikan keprihatinan mendalam terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang tenaga pendidik di SMP Negeri 3 Depok. Ia mendorong aparat penegak hukum untuk menangani kasus ini secara cepat, transparan, dan akuntabel.

 

“Kami dari Pergunu Kota Depok sangat prihatin atas peristiwa yang mencoreng dunia pendidikan ini. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk belajar, bukan justru menjadi ruang terjadinya kekerasan atau pelecehan,” ujar Heru Hermanto saat ditemui usai menghadiri workshop pendidikan bersama para guru madrasah di Cisarua, Bogor, Jumat (23/5).

 

Heru menekankan pentingnya proses hukum yang terbuka dan adil, sekaligus menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak merupakan prioritas utama yang tidak bisa dikompromikan.

 

“Kami mendorong pihak kepolisian dan seluruh instansi terkait untuk mengusut kasus ini hingga tuntas. Jika terbukti bersalah melalui proses hukum, pihak terduga pelaku harus diberi sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

 

Berdasarkan informasi yang diperoleh, dugaan tindakan asusila tersebut terungkap setelah sejumlah siswa melaporkan perilaku tidak pantas seorang guru kepada pihak sekolah.

 

Orang tua siswa kemudian menindaklanjuti laporan tersebut ke pihak berwenang. Hingga saat ini, proses penyelidikan masih berlangsung, dan sejumlah saksi telah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian.

 

Heru juga menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah, dinas pendidikan, dan aparat penegak hukum untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan ramah anak. Ia mengajak para pendidik untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan peran mereka.

 

“Guru bukan hanya pengajar, tetapi juga teladan. Karena itu, penting bagi setiap tenaga pendidik untuk menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab moral dalam bertugas,” tambahnya.

 

Pergunu Kota Depok, kata Heru, siap mendukung upaya perlindungan anak serta peningkatan kualitas etika profesi guru melalui berbagai program pelatihan, pendampingan, dan advokasi pendidikan yang berkeadaban.

 

Kasus ini menjadi perhatian publik dan menegaskan kembali pentingnya sistem pengawasan serta mekanisme pelaporan yang berpihak kepada korban, khususnya di lingkungan pendidikan. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat turut serta dalam mendorong penyelesaian kasus ini secara adil dan transparan.