Tentang Pelaksanaan Muktamar ke-34, Ini Respons PWNU Jawa Barat
Bandung, NU Online Jabar
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat memberikan respon terkait munculnya wacana pelaksanaan Muktamar NU ke-34. PWNU Jabar pada dasarnya siap mendukung waktu pelaksanaan Muktamar yang paling maslahat bagi semua pihak.
"Terkait penundaan Muktamar NU ke-34 yang seharusnya dilakukan di Provinsi Lampung pada 22-27 Oktober 2020 lalu, itu menjadi keputusan yang sangat tepat," ujar Ketua PWNU Jabar KH Hasan Nuri Hidayatullah kepada NU Online Jabar pada Rabu (22/9). "Sebab, Muktamar NU merupakan permusyawaratan tingkat nasional, musyawarah tertinggi organisasi yang melibatkan para masyayikh, pengasuh pondok pesantren, alim ulama, para pakar dan struktur NU baik dari tingkat pusat, wilayah, dan cabang, serta badan otonom dan lembaga," lanjutnya.
Selain itu, menurut Gus Hasan, tradisi dan amanah organisasi yang dimusyawarahkan dalam Muktamar NU diharapkan dapat menghasilkan keputusan rumusan strategis, baik itu dalam bahtsul masail, sistem dan tata kelola organisasi, pelbagai rekomendasi internal maupun eksternal.
"Keputusan Muktamar itu tidak saja bagi warga nahdliyin, melainkan juga untuk kemaslahatan masyarakat dan kepentingan bangsa Indonesia di masa-masa yang akan datang," tegas Gus Hasan.
Menurut Pengasuh Pesantren Asshiddiqiyah Karawang itu, PWNU Jawa Barat memahami sepenuhnya aspirasi beberapa PWNU yang mengusulkan pelaksanaan Muktamar NU, baik untuk dilaksanakan pada akhir tahun 2021 ini maupun tahun 2022 mendatang.
Bagi Gus Hasan, pelaksanaan tahun ini maupun tahun depan haruslah mengacu kepada ketentuan AD/ART, termasuk keputusan-keputusan melalui mekanisme organisasi dan dimusyawarahkan secara menyeluruh pada Munas Alim Ulama dan Konbes NU tanggal 25- 26 September 2021 mendatang di Jakarta, dengan pertimbangan:
a. Apabila dilaksanakan pada tahun 2021 ini, PWNU Jawa Barat berharap perencanaan dan kesiapan pelaksanaan Muktamar NU harus dilakukan sungguh-sungguh, melibatkan semua PWNU selain tuan rumah, yaitu PWNU Lampung. Juga agar dapat dipastikan pendistribusian pembahasan agenda-agenda Muktamar dengan tetap memenuhi standar Protokol Kesehatan.
b. Apabila dilaksanakan pada tahun 2022, selain perencanaan dan kesiapan pelaksanaan harus lebih baik dan berkualitas, konsistensi terhadap hasil-hasil keputusan organisasi pada masa perpanjangan kedua kali masa khidmat PBNU, ini harus menjadi momentum konsolidasi organisasi yang lebih utuh dalam menghadapi tantangan-tantangan ekonomi, politik, pendidikan dan sosial kemasyarakatan, sebagai tanggung jawab keumatan dan kebangsaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pewarta: Muhammad Rizqy Fauzi
