Ironis, Pemprov Jabar Berlaku Tidak Adil terhadap Sekolah Swasta

Bandung, NU Online Jabar 
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat yang menangani di bidang pendidikan, Johan J. Anwari mengomentari perlakuan pemerintah Jawa Barat terhadap sekolah swasta dan sekolah negeri. 

Menurut dia, fakta yang ditemukan sangatlah ironis, Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih membeda-bedakan antara keduanya.

"Padahal semua warga Jawa Barat memiliki hak yang sama, tanpa mengenal apakah warga tersebut bersekolah di swasta atau di sekolah negeri milik pemerintah," ungkapnya kepada NU Online Jabar, Selasa  (22/9).

Johan merinci perbedaan tersebut dari level sekolah menengah yang berstatus negeri mendapat bantuan pembayaran Iuran Bulanan Peserta Didik (IBPD) dan menjadi program Bantuan Operasional Peserta Didik (BOPD) dengan besaran Rp 5 sampai 7 juta per siswa, per tahun. 

Sedangkan warga Jawa Barat yang bersekolah di swasta (SMAS, SMKS, MAS, dan SLBS) hanya mendapat bantuan hibah Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) sebesar Rp550 ribu per siswa, per tahun.

“Mayoritas pelajar berada di sekolah swasta karena lebih banyak, sekolah negeri itu hanya 833, sedangkan sekolah swasta itu 4.300 lebih. Sehingga warga Jawa Barat mayoritas sekolah di sekolah swasta,” jelasnya.

Atas perlakuan pemerintah tersebut, Johan menegaskan, pihaknya mendesak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk segera meninjau ulang program BOPD bagi sekolah negeri, mengingat siswa sekolah swasta pun sama-sama warga Jawa Barat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) asal Kabupaten Ciamis ini meminta Gubernur Ridwan Kamil untuk mencontoh Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang tak membedakan siswa, baik negeri maupun swasta, dari SLTA, MA, SMK dan SLB. 

Mereka, sambungnya, sama-sama mendapatkan subsidi semacam BOPD yang nilai subsidinya dihitung berdasarkan jumlah siswa serta harga satuan di tiap daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur. 

Padahal Gubernur Ridwan Kamil memiliki visi bahwa pendidikan Jawa Barat adalah pendidikan juara, tapi tidak memperlihatkan sisi keadilan bagi warga masyarakat.

“Juara itu ketika sudah bisa adil baru bisa disebut Jawara. Ngapain kita mengusung jargon juara kalau warga Jawa Barat sendiri tidak diperlakukan sama. Jadi juara itu gak ada, malah kalah sama ketidakadilan,” pungkasnya. 

Editor: Abdullah Alawi