Terima Politik Uang di Pilkada Sama dengan Pilih Calon Koruptor Jadi Pemimpin

Bandung, NU Online Jabar 
Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Deni Ahmad Haedari mengajak para pemuda untuk menghindari dan menolak politik uang yang mungkin akan terjadi pada pilkada serentak 9 Desember mendatang. 

“Jauhi money politic, karena jika pilihan kita didasarkan pada money politic maka makin mendekatkan pada kepemimpinan yang korup,” katanya, Jumat (27/11).

Menurut Deni, menerima politik uang dari calon bupati dan wakil bupati pada pilkada sama saja menjerumuskan diri sendiri dan masyarakat untuk dipimpin yang kemungkinan besar menjadi koruptor.

“Ya, money politic adalah korupsi bersama-sama bukan hanya memilih koruptor, tapi juga yang melakukan (menerima politik uang, red.) sudah jadi koruptor juga,” katanya. 

Deni yakin mayoritas penduduk di Jawa Barat menolak politik uang. Namun, masalahnya mereka pasif. Oleh karena itu, ia mengajak agar bersama-sama menyuarakan penolakan kepada politik uang. 

“Sebab (jika mayoritas diam, orang yang menerima politik uang) seperti melobangi perahu yang dipakai bersama,” katanya. 

GP Ansor, kata dia, selalu mendorong kader menjadi partisipan aktif, minimal jadi pemilih yang aktif dan progresif dalam pilkada. 

“Kita selalu sampaikan bahwa pilkada adalah kontestasi gagasan yang dilandasi dengan niat baik dan rekam jejak yang baik, makanya money politic adalah pemutarbalikan demokrasi dan esensi demokrasi. Kita juga pastikan setiap pemilihan pimpinan Ansor di setiap tingkatan terbebas dari politik uang karena kalau di Ansor saja tidak bebas politik uang maka kita makin jauh panggang dari api,” bebernya. 

Pewarta: Abdullah Alawi