Bandung, NU Online Jabar
Ketua Komisi X DPR RI H Syaiful Huda dalam sebuah diskusi dan webinar dengan tema Tantangan Pendidikan Menuju Indonesia Emas yang diselenggarakan Panitia Konferwil XVIII PWNU Jawa Barat mengungkapkan bahwa dikotomi antara pendidikan umum dengan pendidikan agama harus segera disudahi. Menurutnya, regulasi pendidikan nasional sekarang lebih menguntungkan pendidikan umum.
“Ini yang diuntungkan oleh sistem pendidikan nasional sampai hari ini, harus kita urai dan harus kita sudahi,” ujarnya pada acara yang digelar secara hybrid, Ahad (16/10).
Ia mengatakan, keuntungan ini bisa dilihat dari berbagai regulasi mulai level undang-undang, level peraturan presiden, sampai aturan menteri. Ia menyebut bahwa sistem pendidikan nasional yang berlaku hari ini diskriminatif terhadap pendidikan agama.
Menurut Gus Syaiful, dilihat dari perjalanan sejarahnya pendidikan agamalah yang menopang sepenuhnya ketika pemerintah dan negara belum bisa menyelenggarakan pendidikan.
“Karena itu kira-kira semangatnya kita akan evaluasi sistem pendidikan nasional kita yang tidak ramah terhadap pendidikan yang berbasis agama,” katanya.
“Saya ingin menggunakan momentum revisi undang-undang Sisdiknas kita untuk menyudahi dikotomi penyelenggaraan, pengorganisasian, pengelolaan, penganggaran, yang timpang antara pendidikan umum dan pendidikan agama,” sambungnya.
Ia mengungkapkan bahwa ada rumusan yang akan didorong pada substansi revisi undang-undang sistem pendidikan nasional, salah satu diantaranya yang ia sebut sebagai Money Follow Student.
“Jadi indeks biaya dari pemerintah yang bersumber dari APBN maupun APBD, CSR, dana abadi Pendidikan, dan seterusnya itu semangatnya adalah langsung diberikan kepada siswa,” tandasnya.
Pewarta: Agung Gumelar
