DPRD Jabar Minta Para Guru Honorer Manfaatkan PPPK agar Setara dengan Upah ASN

Bandung, NU Online Jabar 
Anggota DPRD Jawa Barat Johan J. Anwari meminta para guru honorer untuk memanfaatkan program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Pasalnya, melalui program tersebut, para guru bisa mendapatkan upah yang layak sesuai dengan aparat sipil negara (ASN). 

Baca: Ironis, Pemprov Jabar Berlaku Tidak Adil terhadap Sekolah Swasta

Saat ini, menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini, warga Jawa Barat sudah ada sekitar 600 orang lebih yang telah lulus program tersebut, tapi belum mendapatkan SK dan upah. Tahun depan, pemerintah menargetkan 1 juta orang PPPK. 

“Nah, ini kesempatan baik, untuk tahun 2021, pemerintah akan mengangkat 1 juta orang PPPK,” katanya, “Karena momentum Hari Guru kemarin, saya mengajak para guru honorer untuk memanfaatkan program tersebut, baik guru honorer di sekolah negeri maupun swasta,” ajaknya di Bandung, Kamis (26/11).

Menurut Johan, sebetulnya PPPK tidak hanya untuk guru honorer tapi untuk seluruh pegawai honorer di setiap instansi pemerintahan. Kalau di dunia pendidikan, misalnya, tenaga honorer itu tidak hanya guru, tapi yang bekerja di TU. Jika masih berstatus tenaga honorer, mereka bisa mengajukannya. 

“Hal itu sudah ada di BAKN di Kementerian Aparatur Negara,” katanya.  

Selama ini, kata dia, dunia pendidikan selalu diwarnai dengan kisah guru honorer yang tidak mendapat penghidupan yang layak. Karena itu, wajar saja ada banyak guru yang tidak fokus dalam profesinya.  

“Ini menjadi kesempatan yang jangan terlewatkan. Para guru honorer harus cepat-cepat berkoordinasi dengan institusi yang bernaung, dinas pendidikan kabupaten kota dan provinsi. Harus proaktif,” katanya.

Ia juga meminta kepada dinas terkait di daerah masing untuk melakukan pengawalan terhadap program tersebut, misalnya dengan mengadakan bimbingan teknis cara mendaftar.   

Pewarta: Abdullah Alawi