Rakernas Gusdurian Keluarkan 6 Rekomendasi, Tolak Praktik KKN dan Dorong Pemilu 2024 Bermartabat
Bandung, NU Online Jabar
Jaringan Gusdurian, melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang diselenggarakan di Depok, Jawa Barat pada 24-26 November 2023, telah mengeluarkan enam butir rekomendasi signifikan terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Salah satu poin utama dari rekomendasi tersebut adalah penekanan agar pemilu tahun 2024 berlangsung dengan penuh martabat. Jaringan Gusdurian menegaskan komitmennya untuk menolak praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
Rakernas yang dihadiri oleh komunitas Gusdurian dari seluruh penjuru Indonesia ini turut memberikan sorotan tajam terhadap tantangan demokrasi di Indonesia yang masih dinilai bersifat prosedural.
Jaringan Gusdurian juga berpendapat bahwa pemilu seharusnya menjadi alat untuk mendorong demokrasi yang substansial, sebagai wadah distribusi kekuasaan yang diarahkan untuk kepentingan keadilan rakyat dan kemanusiaan.
Alissa Wahid, Direktur Jaringan Gusdurian, menekankan esensi demokrasi yang sejatinya harus melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam penyusunan langkah bersama. Ia menjelaskan,
"Pemilu hanya merupakan sarana untuk memilih pemimpin yang mampu mewakili aspirasi rakyat. Saat ini, kita perlu melawan kegiatan yang hanya bertujuan mempertahankan kekuasaan tanpa memperhatikan aspek moral, sebagaimana yang dikatakan oleh Gus Dur," jelasnya
Dalam orasinya di penutupan Rakernas Gusdurian 2023, Alissa Wahid mengajak untuk melawan kecenderungan tersebut
dengan semangat pemilu yang damai, adil, jujur, dan bermartabat. Hal ini diharapkan dapat mengembalikan demokrasi sebagai jalan untuk mewujudkan cita-cita bersama masyarakat Indonesia.
Berikut enam rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Jaringan Nasional Gusdurian terkait pemilu 2024 yang diterima NU Online, pada Rabu (6/12/2023).
Pertama, semua pihak yang terlibat dalam rangkaian pemilu 2024 haruslah mengutamakan kejujuran dan keterbukaan, agar para pemilih dapat mengambil keputusan dengan sebaik-baiknya, serta menolak manipulasi untuk menutupi kesalahan para kandidat dengan catatan masa lalu yang buruk (keterlibatan pada konflik SARA, pelanggaran HAM, kekerasan terhadap perempuan dan anak).
Kedua, menolak praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
Ketiga, aparatur negara (birokrasi dalam semua tingkatan, kepala daerah, TNI/Polri) tidak menggunakan alat kekuasaan negara dan fasilitas negara untuk kepentingan partai politik, kandidat calon legislatif DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta capres/cawapres mana pun.
Keempat, mendorong terwujudnya hasil nyata keterwakilan minimal 30 persen perempuan dalam pemilu 2024.
Kelima, pemilu 2024 diselenggarakan dengan mengedepankan layanan yang ramah perempuan, anak dan penyandang disabilitas.
Keenam, Penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) bekerja secara independen dan akuntable dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemilu, penyelenggara pemilu dan demokrasi secara keseluruhan.
