Komitmen Gus Dur Terhadap Demokrasi: Pembentukan Kekuatan Masyarakat Sipil dan Penolakan Rezimentasi

Bandung, NU Online Jabar
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ulil Abshar Abdalla (Gus Ulil), mengungkapkan penghargaan atas komitmen luar biasa KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terhadap demokrasi. Gus Ulil menyatakan bahwa salah satu gagasan penting demokrasi Gus Dur adalah tentang pentingnya membentuk kekuatan masyarakat sipil yang kuat.

"Komitmen kuat Gus Dur terhadap demokrasi ini luar biasa, tidak bisa diragukan. Salah satu gagasan penting demokrasi Gus Dur adalah tentang pentingnya membentuk kekuatan masyarakat, kekuatan sipil yang kuat. Menurut saya itulah pelajaran dari Gus Dur mengenai demokrasi," ungkap Gus Ulil dikutip NU Online, Senin (11/12/23).

Gus Ulil menjelaskan bahwa Gus Dur berhasil menolak masuk ke dalam lingkaran kekuasaan Soeharto dan mencoba mengontrol penguasa dengan menyatukan kekuatan-kekuatan sosial. Upaya ini merupakan bentuk penolakan terhadap politik rezimentasi ala Soeharto di masa Orde Baru.

"Ketika Orde Baru berusaha menyeragamkan kekuatan-kekuatan sosial di dalam masyarakat atau disebut politik rezimentasi, Gus Dur melakukan upaya untuk mengimbangi itu dengan cara menolak ajakan penguasa untuk masuk ke dalam kekuasaan," kata Ulil.

Gus Ulil juga menyoroti penerimaan Nahdlatul Ulama terhadap Pancasila pada masa Orde Baru. Meskipun pada awalnya terlihat sebagai dukungan terhadap kebijakan pemerintah, NU menciptakan interpretasi mendalam dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan Pancasila, menciptakan keselarasan antara ajaran agama dan dasar negara.

"Ketika NU menerima Pancasila, itu memang kelihatannya seperti NU mengamini kebijakan pemerintah, tapi kalau kita telusuri lebih dalam, NU menerima Pancasila ketika era Soeharto dengan tafsiran sendiri," terang Pengasuh Ghazalia College itu.

Gus Ulil menegaskan bahwa NU tidak sepenuhnya menyerah pada kehendak penguasa. Demokrasi, menurutnya, mengandung prinsip perimbangan kekuasaan, di mana sistem demokrasi yang sehat memerlukan adanya keseimbangan kekuatan dalam masyarakat.

"Jadi tidak seluruhnya menyerah kepada kehendak penguasa. Intinya demokrasi adalah perimbangan kekuasaan. Dalam sistem demokrasi sehat harus ada perimbangan kekuatan dalam masyarakat. Tidak boleh ada kekuatan yang terlalu dominan menyeragamkan masyarakat," tuturnya.

Gagasan Gus Dur tentang Demokrasi dibentuk oleh Pesantren dan Orde Baru Menurut Gus Ulil, terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi Gus Dur memiliki pandangan tentang demokrasi. 

Pertama, karena latar belakang sebagai individu yang tumbuh dalam tradisi pesantren dan NU, sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Kedua, karena pengalaman menghadapi kekuasaan otoriter selama masa pemerintahan Presiden Soeharto. 

"Etika dan pandangan Gus Dur soal demokrasi sangat dibentuk oleh dua hal. Pertama oleh latar belakang Gus Dur sebagai seseorang yang tumbuh dalam tradisi NU Pesantren. Kedua, dibentuk oleh pengalamam beliau ketika berhadapan dengan kekuasaan otoriter di masa Soeharto," jelasnya. 

Sebagai informasi, Haul Ke-14 Gus Dur akan digelar di Ciganjur pada Sabtu (16/12/2023) pukul 19.30 WIB sampai selesai. Pada haul tahun ini, tema yang akan diangkat adalah Meneladani Budaya Etika Demokrasi Gus Dur.