• logo nu online
Home Nasional Warta Sejarah Khutbah Taushiyah Kuluwung Ubudiyah Daerah Keislaman Syariah Obituari Risalah Doa Tokoh Tauhid Profil Hikmah Opini Wawancara PWNU Ngalogat Ekonomi Lainnya
Kamis, 2 Mei 2024

Nasional

Munas dan Konbes NU 2021

Kiai Said Sarankan Pemerintah Benahi Sistem Kesehatan Nasional

Kiai Said Sarankan Pemerintah Benahi Sistem Kesehatan Nasional
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj memberikan sambutan pada pagelaran Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama 2021 yang dilaksanakan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Sabtu (25/9).
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj memberikan sambutan pada pagelaran Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama 2021 yang dilaksanakan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Sabtu (25/9).

Jakarta, NU Online Jabar
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj memberikan sambutan pada pagelaran Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama 2021 yang dilaksanakan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Sabtu (25/9). Menurutnya, pemerintah harus melakukan pembenahan sistem kesehatan nasional serta belajar berbagai permasalahan yang muncul selama pandemi covid-19 berlangsung.

"Pandemi ini nyata dan belum usai. NU mendukung dan membersamai langkah-langkah Pemerintah dalam menangani pandemi, dari hulu hingga hilir," jelasnya.

Kiai yang akrab disapa Buya Said menuturkan, meski kondisi pandemi sedang menurun, akan tetapi dari hulu sampai ke hilir penerapan prokes tidak boleh kendor. 

"Menurut keterangan epidomolog, berdasarkan pola kurva tiga-lima bulanan, lonjakan diperkirakan terjadi di akhir 2021," tuturnya.

Ia juga menambahkan, dari sisi tengah NU mendukung percepatan vaksinasi agar segera terbentuk herd immunity atau kekebalan komunitas. NU merekomendasikan agar Pemerintah memperbaiki sistem kesehatan nasional dengan meningkatkan rasio dan keandalan fasilitas kesehatan, mengurangi kesenjangan distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan (dokter/dokter spesialis, perawat, dan bidan), serta memperkuat ekosistem kesehatan, mulai kemandirian farmasi, penambahan dokter dan tenaga kesehatan, kapasitas Rumah Sakit dan Puskesmas, serta produksi alat kesehatan.

"Saat ini, sekitar 94 persen alkes yang beredar adalah produk impor. Dominasi alkes impor menandai rapuhnya sistem kesehatan nasional," sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Buya Said mengungkapkan, pandemi hanya bisa diatasi dengan kolaborasi antara Pemerintah dan masyarakat. salah satunya dengan mengingatkan masyarakat yang agar selalu disiplin dalam menggunakan protokol kesehatan dan Pemerintah menggalakkan vaksinasi serta memperbaiki ekosistem kesehatan. 

"Pemerintah perlu membatasi akses masuk bagi tenaga kerja asing, sampai situasi pandemi terkendali. Di sisi lain, masyarakat tidak boleh euforia dengan berbagai pelonggaran kegiatan masyarakat. Kita semua harus waspada terkait potensi datangnya gelombang ketiga," ujarnya. "Meski situasi saat ini cenderung melandai di tengah gencarnya ikhtiar Pemerintah melakukan vaksinasi, kita tidak boleh lengah dan abai," sambung kiai yang juga sebagai Pimpinan Pondok Pesantren Ats-Tsaqofah Ciganjur tersebut.

Meski penyelenggranaan sempat tertunda, Buya Said besyukur Munas-Konbes NU bisa digelar dengan membatasi jumlah peserta tanpa mengundang pihak eksternal.

"Ini dilakukan untuk menyempurnakan ikhtiar kita dalam rangka memutus rantai penularan," ucapnya.

Untuk diketahui, Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun ini diselenggarakan dengan protokol kesehatan ketat dan berbagai pembatasan. Seluruh peserta dari tiap provinsi di Indonesia diwajibkan membawa bukti sertfikat vaksinasi dan telah menjalani tes usap antigen sebelum masuk ruang acara dengan jumlah peserta hanya 250 orang.

Sebagai forum tertinggi kedua setelah Muktamar NU, Munas-Konbes NU 2021 akan membahas dan memberikan berbagai rekomendasi penyelesaian persoalan kepada pemerintah pada setiap bidang.
Bidang-bidang yang menjadi pembahasan antara lain adalah tentang kesehatan, polhukam (politik, hukum, dan keamanan), pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat (kesra). Pembahasan tersebut akan menghasilkan sejumlah butir rekomendasi dari setiap bidang dan ditujukan kepada pemerintah.

Pewarta: Muhammad Rizqy Fauzi


Nasional Terbaru