Bersama Kemenag, DPR Komisi VIII Segera Bentuk Panitia Kerja Biaya Perjalanan Haji 2022
Jakarta, NU Online Jabar
Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja membahas persiapan pemberangkatan Jemaah haji 1443 H/2022 M. Persiapan itu antara lain dengan membentuk Panitia Kerja (panja) Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 1443 H / 2022 M. Kamis, (13/1).
Hadir mewakili Menteri Agama, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan bahwa Kementerian Agama terus melakukan koordinasi dan konsolidasi secara kontinyu untuk rencana pelaksanaan pemberangkatan haji tahun 2022 ini.
"Kami terus mengupayakan bagaimana caranya agar pelaksanaan haji tahun 2022 bisa dilaksanakan, di tengah munculnya varian baru Omicron, maka kami melakukan mitigasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 H/ 2022 M dengan tiga opsi, yaitu kuota penuh, kuota terbatas atau yang paling pahit adalah dengan kembali tidak memberangkatkan jemaah haji," ujar Wamenag sebagaimana diberitakan kemenag.co.id
Wamenag juga mengatakan bahwa keberangkatan jemaah umrah saat ini adalah salah satu bentuk simulasi dari pemerintah Arab Saudi dalam rencana pelaksanaan ibadah haji di tengah pandemi. Sehingga, perlu kerjasama, baik pemerintah, anggota DPR sebagai penentu pertimbangan kebijakan, bahkan jemaah umrah untuk ketertiban saat pelaksanaan umrahnya.
"Kami berharap jemaah umrah yang sedang beribadah dapat tertib saat beribadah di tanah suci, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan bahkan hingga kepulangan ke tanah air mengikuti aturan karantina seperti yang direkomendasikan pemerintah," tuturnya.
"Tertib aturan ini sangat penting, karena jika pelaksanaan umrah ini sukses, tentu pemerintah Arab Saudi akan sepenuhnya mengizinkan pelaksanaan ibadah haji yang memang sudah dinantikan oleh semua calon jemaah haji di tanah air," lanjutnya.
Senada dengan Wakil Menteri Agama, Ketua Komisi VIII Yandri Susanto mengatakan bahwa varian baru yang muncul memang perlu diwaspadai. Pemerintah harus mengedepankan perlindungan dan keselamatan jemaah dengan meningkatkan pengawasan kepatuhan atas protokol kesehatan yang lebih ketat.
"Jika kasus penderita omicron di negara kita sedikit, penanganannya cepat dan tidak banyak menyebar, saya optimis Pemerintah Arab Saudi akan mengizinkan pemberangkatan haji, namun untuk mewujudkan itu semua memerlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat," ujar Yandri
"Pemerintah membuatkan aturan, menyediakan vaksin, masyarakat ikuti agar pencegahannya lebih awal dan tidak menyebar," tegas Yandri lagi.
Tampak hadir dalam Rapat Kerja Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief dan para Direktur pada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
Editor: Abdul Manap
