Bandung, NU Online Jabar
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meluncurkan sistem transaksi nontunai pada Sistem Pengelolaan Keuangan Desa. Peluncuran tersebut berlangsung di Gedung Graha Pupuk Kujang, Kawasan Industri Kujang Cikampek (KIKC), Kabupaten Karawang, Selasa (3/6/2025).

Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya digitalisasi pengelolaan dana desa agar lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan. Melalui sistem berbasis digital ini, transaksi keuangan desa dilakukan sepenuhnya secara elektronik, mulai dari pemasukan hingga pengeluaran.

“Sistem Pengelolaan Keuangan Desa hari ini resmi menjadi Sistem Pengelolaan Keuangan yang berbasis digital atau E-Budgeting,” ujar Gubernur Dedi, yang akrab disapa KDM seperti dikutip dari laman resmi Pemprov Jabar.

Ia menjelaskan bahwa seluruh proses keuangan desa kini menggunakan transaksi digital. “Uang masuk melalui transfer digital, kemudian nanti belanja, rincian belanjanya itu semua pembayarannya lewat digital,” ungkapnya. “Sehingga mudah sekali mendeteksi apabila ada potensi penyimpangan, karena data digital tidak bisa membohongi,” imbuhnya.

Tak hanya soal keuangan, KDM juga menyampaikan bahwa desa-desa di Jawa Barat diarahkan untuk menggunakan sistem e-voting dalam pemilihan kepala desa. Sistem ini diyakini akan mempermudah proses pemungutan suara serta meningkatkan partisipasi warga dalam pesta demokrasi desa.

“Dua kerangka kerja ini merupakan bagian terpenting dalam mewujudkan prinsip-prinsip layanan publik dan layanan demokrasi di Jawa Barat, sehingga demokrasinya biaya murah, pelayanan publiknya cepat, dan transaksi keuangannya transparan,” ujarnya.

“Semoga ini menjadi spirit baru bagi seluruh warga desa di seluruh provinsi Jawa Barat,” tambahnya.