Lakpesdam PWNU Jabar bersama Bimas Kemenag RI Gelar FGD Deteksi Dini dan Penanganan Konflik

Garut, NU Online Jabar

Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Jawa Barat bersama Bimas Kementerian Agama Republik Indonesia menggelar diskusi terpumpun dengan tema ‘Deteksi Dini dan Penanganan Konflik Paham Agama Islam dari Gerakan Praktik menjadi Gerakan Bersama’.

 

Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Hotel Harmoni, Garut (22/12/2022) dengan melibatkan unsur banom dan lembaga NU seperti Fatayat, GP Ansor, dan Lakpesdam Garut. 

 

Kegiatan dibuka dengan diskusi mengenai Pengaruh K.F Holle pada Perkembangan Politik Islam di Jawa Barat dengan narasumber Iip D Yahya, penulis senior sekaligus Direktur Media Center PWNU Jawa Barat. 

 

Selanjutnya acara kemudian berlanjut dengan sesi diskusi mengenai bagaimana manajemen penyelesaian konflik di Kabupaten Garut yang dipimpin langsung oleh Ketua Lakpesdam PWNU Jawa Barat, Prof. Dr. H Bambang Q Anees. 

 

Di sesi ini, para peserta kemudian menceritakan konflik yang pernah terjadi di wilayah mereka dan bagaimana cara penanganan konflik-konflik tersebut sampai dapat terselesaikan. 

 

Pengalaman penanganan konflik yang diceritakan pun bermacam-macam, seperti yang dilakukan Fatayat NU Jabar dengan program JISRA-nya, mereka kemudian mencoba melakukan penyelesaian konflik dengan melakukan dialog dan membuat forum untuk menyatukan keselarasan yang ada. 

 

Kemudian GP Ansor Samarang yang berhasil menyelesaikan konflik keagamaan di wilayahnya tanpa kekerasan. Mereka mengizinkan kegiatan peribadatan kepercayaan aliran lain yang dianggap menyimpang oleh masyarakat dengan syarat tidak mempublikasikannya di media. 

 

“Penanganan yang anarkis tidak menjadi solusi dalam penyelesaian konflik,” ujar salah seorang pengurus GP Ansor Samarang yang tidak mau menyebutkan namanya tersebut. 

 

Para peserta kemudian sepakat untuk meminta Lakpesdam Jabar membuat pemetaan konflik yang terjadi di Kabupaten Garut dengan harapan agar bisa mendeteksi dini dan mengetahui cara penanganan setiap konflik yang terjadi. 

 

Menanggapi hal itu, Ketua Lakpesdam Jabar menyatakan bahwa diskusi terpumpun ini adalah mula untuk melakukan pemetaan awal dan penting untuk menyusun instrumen deteksi dini dan penanganan konflik.

 

"Melakukan manajemen konflik perlu langkah panjang apalagi di tengah masyarakat warisan kolonial," tuturnya saat memimpin diskusi.

 

"Pemetaan awal, menyusun instrumen, pendataan, analisis sampai menghasilkan tentu butuh konsistensi dan kesabaran," pungkas Ketua Lakesdam Jabar yang akrab disapa Prof BQ itu. 

 

Pewarta: Agung Gumelar