Siapkan Draft Muktamar NU ke-34, Komisi Rekomendasi Gelar FGD Bahas Ekonomi dan Kesejahteraan
Jakarta, NU Online Jabar
Komisi Rekomendasi Muktamar Nahdlatul Ulama ke-34 menggelar Focus Group Discussion membahas seputar persoalan ekonomi dan kesejahteraan secara daring guna menyiapkan draft Muktamar sebagai forum permusyawaratan tertinggi, Rabu (1/12). Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Ketua Komisi Rekomendasi,Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid.
“Tema kita hari ini sangat penting karena ekonomi dan kesejahteraan ini masih menjadi pekerjaan rumah (PR) NU,” tutur Mbak Alissa seperti dilansir dari nu.or.id.
Menurutnya, jumlah warga NU saat ini diperkirakan sebanyak 90 juta jiwa. Sementara terdapat 27 juta masyarakat dikategorikan sebagai warga miskin. Mbak Alissa mengungkapkan, dari jumlah kemiskinan itu kemungkinan besar didominasi oleh warga NU.
“Itu tandanya kita masih punya pekerjaan rumah untuk membangun strategi kesejahteraan. Secara spesifik, (strategi) tentang bagaimana NU tidak terpinggirkan dari konteks kebijakan ekonomi,” ungkapnya.
Ia berharap dari diskusi-diskusi yang dilakukan bersama para pakar dan akademisi, Komisi Rekomendasi Muktamar NU bisa mendapatkan masukan yang sangat baik sehingga akan ada rekomendasi yang dikeluarkan terkait ekonomi dan kesejahteraan.
“(Rekomendasi itu) tidak hanya sekadar sesuatu yang ada di awang-awang tetapi harus bisa ditindaklanjuti dan berdampak langsung kepada warga NU. Jadi, tugas komisi rekomendasi ini memikirkan hal-hal apa saja dalam konteks yang lebih besar dari NU. Baik di level nasional maupun global, yang berdampak pada warga NU atau sebaliknya, warga NU bisa berkontribusi. Itu harus diformulasikan melalui komisi rekomendasi,” tutur putri sulung KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia Padang Wicaksono memaparkan tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa salah satu kategori penduduk yang harus menjadi perhatian soal kesejahteraan adalah kelompok muda dan pekerja.
Kedua kelompok itu termasuk ke dalam konteks human capacity building atau pembangunan kapasitas manusia untuk menyongsong bonus demografi yang akan diperoleh Indonesia pada 2045 mendatang. Namun mereka justru terdampak oleh pandemi Covid-19.
Menurutnya, organisasi kemasyarakatan berbasis komunitas dan keagamaan perlu berkontribusi terhadap skill development atau peningkatan keterampilan. Hal tersebut dilakukan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) atau secara khusus adalah BLK Komunitas sebagai salah satu solusi.
“Karena sebagian besar penyelenggara Balai Latihan Kerja Komunitas adalah pesantren,” kata Padang.
Padang juga mendorong agar organisasi keagamaan seperti NU dapat merawat relasi dan meningkatkan kerja sama dengan pemerintah, serta dunia usaha, untuk menghasilkan bentuk-bentuk kerja sama yang inovatif dalam memperkuat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Organisasi berbasis komunitas juga harus adaptif sehingga kehadirannya dirasa relevan dengan kebutuhan komunitas sekitarnya,” pungkas Padang.
Editor: Muhammad Rizqy Fauzi