Geram Pejabat Pamer Kekayaan, Jokowi Ingatkan Inti Reformasi Birokrasi Adalah Rakyat 

Bandung, NU Online Jabar
Instatnsi pemerintahan akhir-akhir ini dipenuhi dengan drama-drama yang mencoreng reputasinya sendiri. Pemberitaan tentang pejabat pemerintahan, seperti Polri, Kementerian, dan aparat lainnya selalu mencuri perhatian publik dengan kebobrokan yang di pertontonkannya. Presiden Joko Widodo atau Jokowi bahkan beberapa kali menyentil dalam berbagai kesempatan.

Melansir NU Online, Presiden Jokowi mengingatkan seluruh jajaran aparat birokrasi di kementerian dan lembaga untuk tidak pamer kekuasaan atau kekayaan di media sosial. Ia juga mengingatkan bahwa inti dari reformasi birokrasi adalah rakyat saat terlayani dengan baik, efektif, dan akuntabel. Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi saat memberikan pengantar dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, pada Kamis (2/3/2023).   

Kepala negara ini mengaku telah membaca komentar-komentar di media sosial terkait peristiwa penganiayaan Crystalino David Ozora oleh Mario Dandy Satrio, anak eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 

Mario kerap membagikan unggahan pamer kekayaan di media sosial. Warganet juga kemudian menemukan ada konten pamer kekayaan yang diunggah oleh para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan.  

"Dari komentar-komentar yang saya baca, saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, kepada pemerintah," katanya.

Ia menekankan kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk juga melarang bawahannya agar tidak pamer kekuasaan dan kekayaan.  

"Jangan pamer kekayaan, jangan pamer kekuasaan. Apalagi sampai dipajang-pajang di IG (instagram), media sosial. Kalau aparat birokrasi ya sangat tidak pantas," katanya. 

Ia mengingatkan para pegawai Pajak dan Bea Cukai berhati-hati. Peringatan ini juga berlaku bagi instansi pemerintahan dan aparat hukum seperti
kepolisian dan kejaksaan. 

"Kalau seperti itu ya kalau menurut saya, pantas rakyat kecewa. Karena pelayanannya tidak baik, aparatnya perilakunya jemawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis," tegasnya. 

 

Karena itu, Jokowi meminta seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan aparat di bawahnya, lalu memberi tahu segala yang diperbolehkan atau tidak. 

"Kemudian di Polri maupun di Kejaksaan Agung dan aparat hukum lainnya benahi dulu di dalam kemudian selesaikan dan bersihkan kementerian atau lembaga lainnya," ucap Jokowi. 

Selain menyentil soal perilaku pamer kekayaan itu, Jokowi juga mengingatkan tentang rencana kerja pemerintah hingga 2024. Dalam hal ini, ia meminta Menteri Keuangan untuk menjelaskan secara detail terkait itu. 

"Yang paling penting satu saja, jangan sampai ada pembangunan atau program yang tidak terselesaikan di 2024. Biar semua menuju 2024 itu bisa kita selesaikan," harap Jokowi.

Editor: Abdul Manap