DPRD Minta Pemprov Jabar Beri Solusi atas Anjloknya Harga Komoditas Pertanian
Bandung, NU Online Jabar
Anggota DPRD Jawa Barat Dapil Kabupaten Bandung Barat Edi Rusyandi mengatakan harga sejumlah komoditas pertanian di tengah masa adaptasi kebiasaan baru (AKB) di sejumlah daerah di Jawa Barat anjlok.
Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat ini mengaku telah mencari tahu kepada para petani di daerahnya tentang anjloknya harga komoditas pertanian dengan rincian sebagai berikut:
1. Burkol dari Rp 6.000 jadi Rp 1.000,
2. Mentimun dari Rp 5.000 jadi Rp 1.000,
3. Jamur dari Rp 12.000 jadi Rp 5.000
4. Acar dari Rp 2.500-5.000 jadi Rp 500
5. Brukoli dari Rp 9.000-15.000 jadi Rp 2.500
6. Lejet dari Rp 600-1.000 jadi hanya Rp 200/biji
7. Paprika dari Rp 35.000-50.000 jadi Rp 25.0000/kg
8. Paprika kuning dari Rp 40.000-50.000, jadi hanya Rp 25.000/kg
9. Paprika hijau dari Rp 30.000-40.000 jadi hanya Rp 20.000/kg
10. Tomat biasanya Rp 5.000-7.000 jadi hanya Rp 1.500/ kg
Baca: Petani Jawa Barat Menjerit, Ini Harga Hasil Pertanian yang Ajlok
Menanggapi hal itu, ia meminta Pemprov Jabar harus turut terlibat memberikan solusi atas permasalahan anjloknya harga komoditas pertanian ini. Kita melihat selama masa pandemi ini, belum tampak hadirnya Pemprov Jabar terhadap nasib para petani (nir-keberpihakan). Padahal sektor pertanian dibilang cukup tangguh menghadapi pandemi ini dan berkontribusi menjaga pertumbuhan ekonomi, di tengah lumpuhnya sektor yang lain. Sektor pertanian hanya terkoreksi 0,9 %. Berbeda jauh dengan sektor jasa dan manufaktur yang mengalami persentase penurunan pertumbuhan hingga 7,2% menjadi 2,4 %.
“Kondisi anjloknya harga pertanian ini menurut saya salah satunya disumbang kelirunya skema bansos berupa sembako yang merusak pasar petani. Lain halnya jika dengan skema tunai, daya beli masyarakat akan relatif terjaga. Belum lagi ditambah dengan adanya PSBB. Sehingga ini menjadi efek domino. Ini dampaknya cukup serius dirasakan oleh petani dan buruh tani,” katanya.
Anggota dari Fraksi Partai Golkar Jawa Barat ini mengharapkan adanya program yang fokus untuk sektor pertanian dan memperhatikan nasib para petani dari Pemprov Jabar. Ada rumusan yang jelas kaitannya dengan kebijakan ketahanan pangan di masa AKB dan pascapandemi ke depan. Ini juga bagian dari proses recovery ekonomi. Jika tidak diantisipasi dapat berisiko terhadap kondisi pangan di Jawa Barat.
“Jika hari ini petani merugi, dan mereka menunda masa tanam jelas akan menimbulkan kelangkaan pangan, nanti bagaimana? Apalagi hari ini kita akan menghadapi musim kemarau, tentu para petani ini butuh biaya lebih. Jika masa tanam ditunda, bisa rumit dan bukan tidak mungkin akan mengakibatkan krisis pangan. Karena itu perlu langkah waspada,” katanya.
Menurut dia, langkah konkretnya harus ada kebijakan stimulus dan perbantuan sesegera mungkin yang ditujukan pada sektor pertanian untuk membantu para petani. Salah satunya bisa dari sumber dari dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) pinjaman dari pemerintah pusat untuk Pemprov Jabar. Sumber pinjaman ini diharapkan menjangkau para petani yang dalam kondisi terpuruk. Bantuanya diperluas bukan hanya pada sarana tapi juga pada jaminan harga pembelian yang menguntungkan para petani apalagi di tengah situasi anjlok saat ini.
“Pemprov juga diharapkan memperkuat kelembagaan koperasi petani dengan membeli produk petani dengan harga yang ditetapkan yang menguntungkan petani untuk disalurkan di lembaga lembaga pemerintah,” tutupnya.
Editor: Abdullah Alawi
