Vaksinasi Lambat, LPBHNU Desak Pemkot Depok Lakukan 4 Hal Ini
Depok, NU Online Jabar
Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) Kota Depok mengkritik lambannya program vaksinasi yang terjadi di Kota Depok. Ketua LPBHNU Kota Depok Muhtar Said menyampaikan kritikannya.
“Vaksinasi bertujuan untuk melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Lambannya vaksinasi di Kota Depok bisa berdampak pada kenyamanan dan perekonomian warga Depok,” katanya Jumat (23/7).
Ia mengatakan, kurangnya tenaga kesehatan untuk mempercepat tercapainya target vaksinasi yang disampaikan oleh pemerintah Kota Depok tidak bisa serta merta diterima sebagai sebuah alasan. Seharusnya, Pemkot Depok bisa bekerja sama dengan pihak-pihak terkait.
“Semisal BUMD dan BUMN, organisasi kemasyarakatan serta TNI-Polri, ini kan bisa menjadi solusi,” kata Muhtar.
Oleh karena itu, lanjut Muhtar, LPBHNU Kota Depok menuntut kepada Wali Kota Depok agar segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
2. Wali Kota Depok harus transparan dan mengumumkan secara berkelanjutan jumlah vaksin yang sudah didistribusikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat/Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Depok.
3. Meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok untuk aktif menggunakan kewenangannya dalam melakukan pengawasan terhadap proses vaksinasi Kota Depok. Apabila ada kejanggalan atau aspirasi masyarakat terkait dengan vaksinisasi di Kota Depok maka segera memanggil Wali Kota untuk dimintai keterangan.
4. Meminta kepada aparat penegak hukum untuk langsung melakukan proses hukum apabila dirasa ada kejanggalan, manipulasi data atau penyelewengan anggaran terkait dengan program vaksinasi di Kota Depok.
Muhtar berharap, tuntutan LPBHNU Kota Depok bisa didengar oleh Pemerintah Kota Depok mewakili aspirasi masyarakat kecil yang sangat membutuhkan kemudahan dalam mendapatkan vaksin.
Pewarta: Moch Ikmaluddin
Editor: Agung Gumelar
