• logo nu online
Home Nasional Warta Sejarah Khutbah Taushiyah Kuluwung Ubudiyah Daerah Keislaman Syariah Obituari Risalah Doa Tokoh Tauhid Profil Hikmah Opini Wawancara PWNU Ngalogat Ekonomi Lainnya
Jumat, 3 Mei 2024

Daerah

Canangkan Kampung Pengawasan Jelang Pemilu, Bawaslu Jabar Sambangi Pondok Pesantren

Canangkan Kampung Pengawasan Jelang Pemilu, Bawaslu Jabar Sambangi Pondok Pesantren
Canangkan Kampung Pengawasan Jelang Pemilu, Bawaslu Jabar Sambangi Kampung Pasantren (Foto: NUJO)
Canangkan Kampung Pengawasan Jelang Pemilu, Bawaslu Jabar Sambangi Kampung Pasantren (Foto: NUJO)

Bandung, NU Online Jabar 
Bawaslu Provinsi Jawa Barat mencanangkan kampung pengawasan partisipatif menjelang diselenggarakannya pemilu di Kampung Pasantren yang bertempat di Pondok Pesantren Fathul Mu’in, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Rabu (26/10). Program ini digelar untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan menjadi rool model zona pemilu yang partisipatif. 

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubal Bawaslu Provinsi Jawa Barat Zaki Hilmi dalam menyampaikan, pesantren merupakan kawah candradimuka dari spritualitas demokrasi. Menurutnya, pesantren juga mengajarkan sikap demokrasi.

"Suatu kebahagiaan yang tak terhingga bisa bersilaturahmi dengan Abah Uus (pimpinan pesantren, red) dan berkenan Bawaslu Jabar dapat melakukan kegiatan kampung pengawasan partisipatif dan ini merupakan kegiatan pertama kali di jawa barat, tentang tafsirannya dan mencerahkan sekali," ujarnya.

Kepala Desa Cimekar dan pimpinan pondok pesantren Fathul Mu’in menyambut baik kunjungan ini. "Mudah-mudahan kehadiran Bawaslu ini kita bisa menambah ilmu, mohon dari Bawaslu apa saja yang harus dijalankan di masyarakat dan sesuai dengan aqidah kami, bagaimana berjalan sesuai aturan di masyarakat ini," tutur KH Uus Usman, Pimpinan Pesantren Fathul Mu’in.

Pencanangan kampung partisipatif ini dilakukan melalui sosialisasi dan penguatan gerakan pengawasan partisipatif dengan menghadirkan narasumber anggota Bawaslu Kabupaten Bandung Hedi Ardia dan Ketua Pengurus Wilayah GP Ansor Jawa Barat Deni Ahmad Haedari. 

Dalam pemaparannya, Hedi menyampaikan bahwa landasan filosofis demokrasi sangat kompatibel dan Islami. "Dalam kaidah ushul fiqih segala perbuatan kewajiban itu tidak menjadi sempurna maka menjadi wajib contoh wajib wudhu itu karena sholat begitu juga demokrasi. Kiai said itu menyampaikan bahwa belajar demokrasi wajib ain, soal kebebasan, kejujuran dan keadilan tidak hanya soal pemerintahan. Ketika pemerintahan itu tidak berjalan sesuai demokrasi, maka kita perlu terlibat untuk mengoreksi," terangnya. 

Sementara itu, Deni Ahmad Haedari mengajak untuk meningkatkan kembali partisipasi masyarakat dalam jalannya pemilu. "Partisipasi politik di kita yang harus ditingkatkan agar pemilu kita lebih berkualitas. Yuk kita sama-sama bangun pemilu yang demokratis," pungkasnya.

Pewarta: Nasihin
Editor: Agung Gumelar


Daerah Terbaru