Bandung, NU Online Jabar
Pemerintah melalui Kabinet Merah Putih merencanakan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat, khususnya di sekolah, madrasah, dan pondok pesantren. Program ini melibatkan kerja sama lintas kementerian, termasuk Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa program ini direncanakan untuk dimulai pada tahun ajaran baru. "Screening akan dilakukan pada tahun ajaran baru ini. Alat-alatnya nanti akan kami suplai," ungkapnya saat rapat di Kantor Kemenko PMK, Kamis (23/1/2025) seperti dikutip dari laman resmi Kemenag.

Budi menjelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan ini akan menyasar sekitar 65 juta siswa di sekolah dan madrasah. "Semakin sehat siswa, semakin produktif mereka. Medical check-up nantinya dilakukan di kantor atau klinik masing-masing," lanjutnya.

Pelaksanaan program ini akan memanfaatkan data dari sistem PeduliLindungi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan didukung oleh aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK). Sosialisasi rencananya akan dimulai pekan depan di pondok pesantren dan madrasah, bekerja sama dengan dokter dari organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah.

 "Kami melibatkan Muslimat, Fatayat, dan Aisyiyah, karena mereka memiliki keahlian di bidang kesehatan dan keagamaan," tambah Budi.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyambut baik rencana ini dan menekankan pentingnya pendekatan agama dalam mendukung keberhasilan program. Nasaruddin menyoroti beberapa permasalahan yang muncul akibat pemahaman agama yang keliru, seperti praktik memberi makanan padat kepada bayi baru lahir dan larangan ibu keluar rumah selama 40 hari setelah melahirkan.

"Alhamdulillah, beberapa tahun terakhir, Kemenag telah melakukan pendekatan kepada pesantren terkait hal ini. Sinergi antara pemerintah dan tokoh agama sangat diperlukan untuk meluruskan pemahaman yang keliru," ungkap Nasaruddin.

Ia juga menyoroti pentingnya perhatian khusus pada kesehatan santri di pondok pesantren yang memiliki sekitar 22 juta santri. "Ketika satu santri sakit, penyakit tersebut berpotensi menular ke santri lainnya. Penyakit seperti gatal-gatal, masalah kulit, batuk, dan demam menjadi perhatian utama. Kami memohon dukungan Kemenkes untuk menangani hal ini," jelasnya.

Selain itu, Nasaruddin mengingatkan pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan tokoh masyarakat, terutama dalam menyosialisasikan informasi medis yang benar. "Kami dari Kemenag akan mendampingi dengan memberikan penjelasan agama yang sesuai, sedangkan teknis medisnya kami percayakan kepada Kemenkes," pungkasnya.

Rencana program ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan siswa dan santri di seluruh Indonesia, mendukung produktivitas, serta mendorong keberlanjutan pendidikan di berbagai lembaga.