Bandung, NU Online Jabar
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menegaskan komitmennya dalam upaya percepatan eliminasi tuberkulosis (TBC) menuju target nasional Indonesia bebas TBC pada 2030. Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Forum 8 Gubernur di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Jawa Barat bersama tujuh provinsi lain, yakni DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur, sepakat memperkuat langkah strategis penanggulangan TBC. Forum tersebut digelar atas kolaborasi Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Dalam Negeri, Kemenko PMK, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kantor Staf Presiden.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman yang hadir dalam forum itu menyatakan, Jabar siap melaksanakan arahan pemerintah pusat. “Pemda Provinsi Jabar siap melaksanakan arahan Pemerintah Pusat terkait eliminasi TBC. Kami juga siap melaksanakan komitmen yang telah disetujui bersama,” tandasnya seperti dikutip dari laman resmi Pemprov Jabar, Jumat (29/08/25).

Adapun langkah strategis yang disepakati delapan provinsi prioritas tersebut antara lain mencantumkan indikator TBC dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah, mengoordinasikan kegiatan penanggulangan TBC, hingga membentuk tim percepatan eliminasi TBC.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memberikan atensi besar terhadap upaya eliminasi TBC.

“Tentu ini memerlukan keseriusan kita semua, dan mohon kepada kepala daerah yang memiliki power, trust, kebijakan, untuk mendorong target pencapaian ini,” ujarnya.

Indonesia sendiri menempati peringkat kedua kasus TBC terbanyak di dunia setelah India. Laporan Global Tuberculosis Report (GTR) 2024 mencatat ada 1.090.000 kasus baru dengan angka kematian mencapai 125.000 per tahun.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam mengakselerasi eliminasi TBC. Ia mendorong kepala daerah untuk segera menerbitkan peraturan daerah, memasukkan indikator eliminasi TBC ke dalam RPJMD, serta memperkuat sosialisasi terapi pencegahan.

“Program eliminasi TBC ini bukan hanya program kesehatan, tapi juga program kemanusiaan. Kalau konsisten, insyaallah target eliminasi TBC 2030 bisa kita capai,” tegas Budi.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya pencegahan di tingkat keluarga. Jika satu anggota rumah tangga terinfeksi TBC, seluruh anggota dianjurkan menjalani terapi pencegahan. “Obatnya ada, tapi kedisiplinan minum obat masih jadi tantangan besar. Ini yang harus kita sosialisasikan bersama,” ungkapnya.