Bandung, NU Online Jabar
Universitas Islam Nusantara (Uninus) menyelenggarakan Stadium Generale bertema Peran Serta Masyarakat Kampus Guna Membangun Pendidikan Berintegritas dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia di Auditorium Uninus, Jalan Soekarno-Hatta No 530, Kota Bandung, Kamis (25/11/2021). Stadium generale tersebut menghadirkan narasumber Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Dr KH Nurul Ghufron, SH, MH. 

Rektor Uninus Prof. Dr. H. Engkus Kuswarno, M.S. pada saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, kegiatan ini merupakan acara awal dari peringatan milad Uninus yang ke-62 (30 November 1959-30 November 2021).

Menurut Rektor, stadium generale tersebut karena Uninus menyadari bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Maka untuk memeranginya diperlukan upaya yang luar biasa pula. 

“Oleh karena itu acara pagi ini merupakan wujud ikhtiar kami, Uninus, dalam memerangi korupsi serta upaya untuk dapat melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang bersih dari korupsi serta amanah dalam menjalankan tugasnya kelak,” katanya. 

Rektor menambahkan, membangun zona integritas dalam mewujudkan pendidikan antikorupsi yang nanti akan menjadi contoh bagi anak bangsa bahwa perguruan tinggi bebas dari korupsi dengan budaya antikorupsi serta tata kelola yang bersih dan melayani. 

Tentu, lanjutnya, untuk dapat mendidik anak-anak bangsa menjadi pemimpin yang bersih dari korupsi, perguruan tinggi harus terlebih dahulu mampu menjadi contoh yang baik. 

“Dengan komitmen ini pun kami berharap hadirnya energi baru dalam meningkatkan tata kelola yang efisien, inovatif, dan membangun zona-zona integritas di lingkungan Uninus,” katanya. “Kami akan selalu berupaya untuk dapat melahirkan lulusan-lulusan yang berintegritas yang dapat mengaplikasikan 9 nilai antikorupsi, yakni jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, sederhana, dan kerja keras,” tambahnya. 

Oleh karena itu, lanjutnya, Uninus berbahagia atas kehadiran Dr KH Nurul Ghufron, SH, MH. pagi hari ini yang hadir mendampingi kami dan menjadi wujud sinergitas paripurna dalam memastikan penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di kampus Uninus. 

“Semoga butiran ide dan gagasan yang beliau sampaikan menjadi panorama dialektika dari cita terbaik kita bersama dalam mengabdi perkembangan dunia pendidikan yang semakin penuh tantangan terutama dalam memerangi praktik korupsi,” tandasnya. 

Sementara itu, Nurul Ghufron mengatakan bahwa kehadiran KPK ke Uninus sebagai turut serta dalam merayakan milad Uninus. Ia berharap dengan peringatan milad ini, Uninus semakin jaya menebarkan manfaat untuk Indonesia. Sementara kedua, ia mengajak bersatu di jalan Allah dalam memerangi korupsi.

“Di jalan Allah saat ini apa? Jalan Allah di zaman Pangeran Diponogoro adalah menentang Kompeni, menentang Belanda. Di zaman KH Hasyim Asy’ari melawan Inggris. Saat ini adalah saatnya resolusi melawan korupsi,” tegasnya. 

Ia menjelaskan, KPK saat ini sudah menangkap ratusan koruptor, bahkan seribu orang lebih. Namun, pengganti koruptor itu jumlahnya berjuta-juta orang. 

Untuk menjelaskan itu, ia mengatakan bahwa pilkada yang diselenggarakan di seluruh daerah Indonesia itu pada intinya mengharapkan lahirnya kepemimpinan yang demokratis, pemimpin yang memikirkan rakyat, tapi pada kenyataannya yang terpilih justru pemimpin yang memikirkan dirinya sendiri. 

“Jadi, ditangkapi seratus, tumbuh seribu, tumbuh sejuta yang akan menggantikan, motifnya sama ingin kemudian duduk dengan perilaku yang korup,” katanya.  

Ia menunjukkan bukti di satu daerah di Jawa Barat ada yang hatrick atau 3 kali bupati dan dua penggantinya berturut-turut tertangkap KPK. Di daerah lain, ketika bupatinya tertangkap korupsi, kemudian istrinya mencalonkan diri, dan anehnya terpilih atau menang, anaknya mencalonkan diri jadi bupati juga menang. 

“Ini apa maknanya? Kita semua sakit, kok bisa koruptor, keluarga koruptor, menang. Ini maknanya apa? Proses demokrasi yang diharapkan tidak berjalan sebagaimana mestinya,” katanya. 

Padahal, kata dia, mekanisme untuk mencegah korupsi dalam sistem Indonesia tidak memperbolehkan otoritarian. Oleh karena itulah  adanya presiden, DPR, BPK, dan MA. Di daerah terdapat bupati, dan DPRD. Sistem ini bertujuan agar dalam menentukan kebijakan harus melalui perencanaan secara bersama. 

Kemudian melalui check and balance, penyelenggaraan pemerintahan harus transparan, partisipatif, supaya dalam membuat UU masyarakat bisa memberi masukan. 

“Ini pun tidak cukup. Oleh karena itu, KPK saat ini melaksanakan pendidikan untuk masyarakat. Kalau penindakan agar pelakunya jera, masyarakat yang tahu, menjadi takut, tapi ternyata tidak takut. Dibuat sistem, harapannya dulu korupsinya sendiri, sekarang malah berjamaah. Yang mestinya mengawasi, yang mestinya mengawal; DPR itu mengawal, BPK mengawasi; tapi kemudian pengawasnya diajak, lalu masuk ke masalah hukum, polisi dan jaksanya diajak. Jadi kejahatan berjamaah,” jelasnya.

Oleh karena, sambungnya, KPK mengajak seluruh kalangan para dai, para kiai, pastur, pedande, perguruan tinggi untuk sama-sama melakukan pencegahan korupsi. 

Hadir pada stadium generale tersebut Ketua Pengurus Yayasan Uninus KH Hasan Nuri Hidayatullah, Wakil Ketua Ediana Syamsuddin, SP, Ketua Badan Pengurus Harian Yayasan Pembina Uninus Prof. Dr. Hj. Ulfiah, M.Si, turut hadir tamu undangan KH Munawar Fuad Noeh, S.Ag, M.A, Ph.D, para warek, dekan, dan mahasiswa. 

Pewarta: Abdullah Alawi