Bandung, NU Online Jabar
Dalam upaya meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak-anak di Jawa Barat, Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LKP3A) Fatayat NU Jawa Barat menjalin kerjasama dengan tiga lembaga pemerintahan provinsi, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Ketua Fatayat NU Jabar, Hirni Kifa Hazefa menyampaikan, selain dari Lembaga pemerintahan, sinergitas LKP3A ini juga harus di maksimalkan dengan internal, seperti mulai dari pusat, wilayah, Fatayat di tingkat pimpinan cabang, maupaun ranting hingga anak ranting.
"Fatayat, pemudi Nahdlatul Ulama ini merupakan unsur terdekat dengan masyarakat dan LKP3A ada di struktur kita, kita kuatkan struktur Fatayat NU-nya dari mulai pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan ranting, dan pimpinan anak ranting, memaksimalkan perannya khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak," ujar Teh Hirni sapaan akrabnya dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) LKP3A Fatayat NU Jabar di Gedung PWNU Jabar, Kamis (09/0524).
Teh Hirni mengatakan sinergitas anatara tiga lembaga pemerintahan dan LKP3A Fatayat NU Jabar ini dihadirkan dalam Rakor, agar semua LKP3A Fatayat NU di semua tingkatan di Jabar dapat mengetahui bahwa tidak perlu lagi kerjasama dengan DKP3A, BKKBN dan Kesbangpol di kabutpaten kotanya masing-masing karena sudah di sinergikan di tingkat wilayah.
“Kami hadirkan dari tiga stakeholder ini agar ke bawahnya ditingkat pimpinan cabang (PC) sudah bisa berkoordinasi, misalnya dengan bantuan Kesbangpol Jawa Barat dengan Kesbangpol di kabupaten- kota. Sehingga tidak perlu lagi kerjasama, jadi sudah ada dukungan bahwa kita sudah terkonfirmasi kita bekerjasama,” katanya
Teh Hirni lanjutnya mengatakan bahwa sinergitas peran LKP3A dengan beberapa lembaga pemerintahan ini untuk saling membantu dan memposisikan diri mendorong program-program pemerintah dan respon terhadap masalah-masalah di masyarakat.
“Kita merespons isu-isu yang berkembang di masyarakat baik itu yang terjadi dengan peristiwa-peristiwa kekerasan terhadap perempuan dan anak, dimana terjadinya pelecehan seksual, kekerasan seksual, kemudian pernikahan anak (usia dini). Pernikahan anak misalnya ada programnya di BKKBN, dengannya kita mendukung program Dua Satu Dua Lima keren, pernikahan perempuan usia 21 kemudian laki-laki 25,” terangnya
Teh Hirni memaparkan bahwa kasus kekerasan seksual, KDRT atau kasus-kasus lainnya yang menimpa perempuan dan anak ini kebanyakan dari korban takut untuk mengadu atau takut untuk berbicara meminta bantuan
“Pelecehan sesksual, kekerasan terhadap perempuan dan anak atau KDRT, semakin hari orang semakin gak mau bicara, jadi semakin hari semakin takut mengungkap. Hal itu terjadi dengan berbagai alasan ada yang kerna malu, ada yang karena terintimidasi,” paparnya
Apalagi kasus tersebut menurutnya juga terjadi di lingkungan pesantren yang lingkungannya tertutup
"Nah minimal dengan hadirnya Fatayat ini kita bergerak, salah satunya melalui tahap pencegahan. Memberikan edukasi dengan bergandengan tangan, dengan semua stakeholder, baik internal Fatayat maupun dengan pemerintahan atau pihak-pihak lain yang peduli dan mendukung terhadap permasalahan ini," tuturnya.
Perlu diketahui, kerjasama Fatayat NU Jabar dengan tiga lembaga pemerintahan di atas sudah terjalin sebelumnya, dalam penanganan ekstremisme di Jawa Barat
"Sebetulnya kita sudah melakukan kerjasama tentang berbagai hal dengan dinas dan steakholder ini, tapi hari ini khusus berbicara tentang peran LKP3A," pungkasnya.