Bandung, NU Online Jabar
Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin secara tegas mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga komitmen terhadap demokrasi dan netralitasnya menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Bey menegaskan, prinsip demokrasi dan netralitas ASN merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar. Sebab itu, ia mengingatkan kepada para ASN untuk tidak memihak kepada salah satu calon.
"Itu hal yang tidak dapat ditawar. Saya menegaskan, setiap ASN harus bertindak secara profesional, netral, dan tidak memihak kepada satu pun calon yang bersaing," kata Bey saat menjadi narasumber dalam Rapat Pilkada bersama KPU Jabar di Hotel Harris, Kota Bandung, Selasa (30/4/2024).
Bey juga mengatakan bahwa ia akan menindak tegas terhadap oknum ASN yang melanggar prinsip netralitas dan demokrasi.
"Setiap pelanggaran terhadap prinsip netralitas akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku," tambah Bey.
Adapun pelaksanaan pilkada serentak akan diselenggarakan di 140.457 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 627 kecamatan, 5.311 desa, dan 645 kelurahan di Jabar.
Diprediksi akan ada sekitar 36,5 juta jiwa yang memiliki hak pilih. Selain itu, diperkirakan sekitar 81,3 persen atau 29,3 juta jiwa akan menggunakan hak pilihnya.
Bey menyebut bahwa hal ini menunjukkan besarnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi di Jawa Barat.
"Pilkada bukan hanya sekadar proses politik biasa, tetapi juga merupakan puncak dari kegiatan demokrasi di tingkat daerah," ungkapnya.
"Ini adalah momen dimana rakyat Jabar dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili kepentingan dan aspirasi mereka," tambah Bey.
Adapun terkait dengan pelaksanaan Pilkada, Bey memastikan bahwa proses pemilihan akan berlangsung dengan lancar, transparan, dan demokratis.
"Kami sebagai pemimpin memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung dengan lancar, transparan, dan demokratis," ujarnya.
Sumber: jabarprov