Bandung, NU Online Jabar
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), memberikan tanggapan tegas terhadap desakan sejumlah pihak untuk menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB) NU. Menurutnya, desakan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU.

“Di dalam AD/ART NU disebutkan bahwa MLB hanya dapat dilaksanakan jika diusulkan lebih dari 50 persen Pengurus Wilayah (PW) dan Pengurus Cabang (PC). Selain itu, pelaksananya tetap PBNU,” terang Gus Yahya saat menghadiri Pembukaan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) Ke-4 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jakarta di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (24/12/2024).

Gus Yahya menegaskan, hingga saat ini tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa desakan tersebut memenuhi syarat. Ia juga menyebutkan bahwa pihak-pihak yang menggulirkan isu MLB ini tidak mampu memberikan alasan atau kesalahan yang dilakukan PBNU.

“Pernah mereka sebutkan apa kesalahan PBNU? Enggak pernah. Mereka enggak bisa menyebutkan, karena memang enggak ada,” imbuhnya.

Konsolidasi PBNU dan Tantangan Organisasi
Menurut Gus Yahya, isu MLB NU ini muncul sebagai konsekuensi dari agenda konsolidasi yang digulirkan PBNU. Dalam tiga tahun terakhir, PBNU telah menetapkan lebih dari 20 Peraturan Perkumpulan (Perkum) dan Peraturan PBNU untuk memperkuat tata kelola organisasi, pengkaderan, hingga agenda strategis lainnya.

“Kita ingin memastikan agar NU tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Apa pun yang dimulai atas nama NU harus tetap menjadi milik NU, bukan individu,” tegasnya.

Gus Yahya juga menyoroti masalah lembaga-lembaga yang sebelumnya dibentuk untuk NU, namun belakangan dikuasai oleh pihak pribadi. “Ada perguruan tinggi, rumah sakit, dan lembaga lainnya yang kini NU tidak punya akses untuk ikut mengawasi atau menatanya. Ini menjadi tantangan besar yang harus kita atasi,” ujarnya.

Pengkaderan Ketat untuk Pemimpin NU
Gus Yahya menambahkan, pengkaderan yang lebih ketat kini diterapkan agar hanya kader yang memenuhi syarat tertentu yang bisa menjadi pemimpin NU. “Saat ini, tidak sembarang orang bisa mencalonkan diri sebagai ketua. Mereka harus lulus PD-PKPNU atau PMKNU terlebih dahulu,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa langkah-langkah konsolidasi ini bertujuan untuk menjaga marwah organisasi dan memastikan keberlanjutan NU sebagai institusi yang kuat dan independen.

“NU harus menjadi organisasi yang lebih solid dan terhindar dari manipulasi pribadi. Ini perjuangan kita bersama,” pungkasnya.