Warta Sejarah Keislaman Tokoh Profil Opini Wawancara Ngalogat Adrahi Pustaka Download

Prihatin Pejabat Korupsi, PWNU Jabar Ajak Nahdliyin Tolak Politik Uang Calon Bupati

Prihatin Pejabat Korupsi, PWNU Jabar Ajak Nahdliyin Tolak Politik Uang Calon Bupati
Ketua PWNU Jawa Barat KH Hasan Nuri Hidayatullah (kedua dari kiri) dikawal Banser saat menghadiri sebuah acara (Foto: NU Online Jabar)
Ketua PWNU Jawa Barat KH Hasan Nuri Hidayatullah (kedua dari kiri) dikawal Banser saat menghadiri sebuah acara (Foto: NU Online Jabar)

Bandung, NU Online Jabar
Ketua PWNU Jawa Barat KH Hasan Nuri Hidayatullah mengaku prihatin dengan tertangkap tangannya beberapa pejabat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  

“Kami ikut prihatin, kasus tangkap tangan pejabat publik terkait dengan korupsi yang ditangkap oleh KPK masih ada, bahkan dalam waktu yang berdekatan seorang menteri dan seorang wali kota di Jawa Barat kena tangkap tangan oleh KPK,” ungkapnya, Jumat (27/11).

Menurut kiai yang akrab disapa Gus Hasan ini, korupsi yang masih dilakukan pejabat menandakan bahwa hukuman dan sanksi moral dari masyarakat yang ada, masih belum cukup membuat jera para pelaku dan tak membuat calon pelaku menghindarinya. 

Oleh sebab itu, Gus Hasan mengajak kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya Nahdliyin agar tidak memilih calon pemimpin yang kemungkinan besar akan melakukan korupsi, di antaranya calon bupati dan wakil bupati yang melakukan politik uang.  

“Sebentar lagi akan ada pilkada serentak di wilayah Jawa Barat khususnya di 8 kabupaten dan kota. Mari bersama kita berusaha untuk menentukan pilihan kita kepada calon siap komitmen dan bisa dipegang janjinya untuk tidak melakukan korupsi,” ajaknya. 

Sebab, kata pengasuh Pondok Pesantren Asshiddiqiyah 3 Cilamaya, Kabupaten Karawang ini, korupsi sangat merugikan tidak hanya kepada masyarakat, tapi secara kelembagaan negara.

Oleh karena itu, sekali lagi, Gus Hasan, mengajak Nahdliyin untuk menolak politik uang, karena dengan melakukannya berarti mendukung calon pemimpin yang kemungkinan besar bakal jadi koruptor?

“Di antara bibit awal maraknya korupsi yaitu dari biaya yang sangat besar dalam pilkada, salah satunya dikenal dengan istilah biaya untuk serangan fajar,” tutupnya. 

Pewarta: Abdullah Alawi