Menengok Kembali Pendapat Kiai Ma’ruf Amin Soal Khilafah

PCINU Arab Saudi Harap Menaker Tingkatkan Perlindungan Pekerja Migran
Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin, MA (Dok. NU Online)
Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin, MA (Dok. NU Online)

“Khilafah tidak ditolak di Indonesia. Tapi tertolak. Kenapa tertolak? Karena menyalahi kesepakatan kita. Dalam UUD 1945 dinyatakan, negara ini bentuknya republik. Bahkan belum ada negara dunia yang memakai khilafah sebagai dasar kecuali ISIS yang ngebom di mana-mana itu.” Demikian dijelaskan oleh Prof. Dr. Ma’ruf Amin, MA dalam berbagai kesempatan sebelum ia menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dengan sistem pemerintahan yang sudah ada di Indonesia ini, menurutnya, Indonesia adalah Islam Kaffah Ma’al Mitsaq (Islam secara menyeluruh yang di dalamnya terdapat kesepakatan).
Indonesia yang pernah dijajah ratusan tahun oleh Belanda yang non muslim, tapi mayoritas penduduknya tetap beragama Islam. Semua ini, tegas Kiai Ma’ruf, karena jasa para ulama melalui pesantren-pesantren di Indonesia,” ingatnya.

Sebagai pembimbing umat, ulama dan santri juga berperan menjaga negara dan aswaja seperti disebutkan dalam mars Ya Lal Wathan. Lagu ini dibuat sebelum Indonesia merdeka, tapi di dalamnya mengajarkan santri-santri untuk mencintai negaranya. Hubbul wathon minal iman (Nasionalisme sebagian dari iman).

Pesan untuk Santri

KH Ma’ruf Amin juga selalu berpesan kepada para santri sebagai penerus peradaban bangsa, untuk mampu mengendalikan diri di zaman yang penuh dengan kemajuan namun diiringi dengan kerusakan serta bahaya. Ciri zaman ini adalah terjadinya disruption, yakni mencabut, merubah dan mengganti dengan hal yang baru. Sementara yang lama ditinggalkan dan dihilangkan.
“Ini bahaya. Nanti yang lama-lama, yang bagus-bagus akan habis kalau tidak dikendalikan. Karena itu kiai dan para santri harus bisa mengendalikan zaman perubahan ini agar supaya yang tersisa itu yang bagus-bagus, yang jeleknya dibuang, disingkirkan. Ambil yang jernih buang yang keruh-keruh,” ujarnya dalam satu kesempatan.


Hal ini sesuai dengan paradigma Nahdlatul Ulama yakni Al Muhafadzatu Alal Qadimis Shalih wal Akhdzu bil Jadidil Ashlah (menjaga lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik). Inilah bentuk antisipasi dan pedoman yang diletakkan oleh para pendiri NU terhadap perubahan zaman agar umat tidak terperosok dan jatuh di dalam kerusakan yang hebat.

Kiai Ma’ruf menegaskan, “NU sudah mengantisipasi perubahan-perubahan yang jika tidak dikendalikan akan terjadi tsunami politik, ekonomi, sosial, budaya dan teknologi.” Sekarang bangsa Indonesia dinilainya sudah mengalami tsunami teknologi yakni tsunami medsos yang di dalamnya banyak hoaks, ujaran kebencian, dan fitnah. Oleh karena itu, menurutnya, umat Islam harus mampu mempertahankan hal-hal baik yang telah diwariskan oleh para ulama. Jangan sampai tsunami medsos mempengaruhi dan merubah pola pikir ke arah yang tidak jelas.

Tradisi yang lama yang bagus, jangan dibuang. Marhaban, tahlilan, talqinan, istighotsah, pondok pesantren, Pancasila, UUD 45. Semuanya itu, paparnya, norma-norma yang bagus. Jika dicabut, maka NKRI bubar.

Upaya mencabut hal-hal ini menurutnya sudah mulai terlihat di antaranya gerakan mengganti Pancasila dan UUD 1945 dengan sistem khilafah. Kiai Ma’ruf menjelaskan bahwa sistem pemerintahan yang islami bukan hanya khilafah. Sistem kerajaan, keamiran bahkan republik, juga bisa dalam bentuk islami. 

Artikel ini pernah dimuat NU Online dengan judul: KH Ma’ruf Amin: Khilafah Tidak Ditolak, Tapi Tertolak