H. Ulun Nuha: Pesantren Harus Punya ‘Menteri Luar Negeri’ untuk Berjejaring Mengatasi Pandemi

PCINU Arab Saudi Harap Menaker Tingkatkan Perlindungan Pekerja Migran
Ketua Satkor Covid-19 PP RMI PBNU H. Ulun Nuha (Foto: dok. pribadi).
Ketua Satkor Covid-19 PP RMI PBNU H. Ulun Nuha (Foto: dok. pribadi).

Ketua Satkor Covid-19 PP RMI PBNU H. Ulun Nuha menjelaskan bahwa tidak mudah bagi pengasuh pesantren untuk mengumumkan bahwa kiai atau santrinya terkena Covid-19. Menurutnya, ini situasi yang bisa dimaklumi tapi tidak dibenarkan. PP RMI berusaha mendampingi pesantren yang terpapar agar mau terbuka sehingga dapat memberikan bantuan yang diperlukan. Apa saja langkah yang perlu diambil jika sebuah pesantren terpapar virus? Berikut lanjutan wawancara NU Jabar Online bersama H. Ulun Nuha:
 

Jadi, kenapa pesantren sulit untuk mengumumkan secara terbuka?

Sebagian besar pesantren menolak untuk mengumumkan bahwa kiainya positif mengidap covid atau klaster di pesantrennya. Kenapa? Ada sebagian orang  yang mengatakan bahwa pesantren seperti itu belum tercerahkan. Idealnya orang yang terkena covid itu harus diumumkan, dengan tujuan pertama, agar membatasi orang lain yang berkomunikasi dengan dia sehingga potensi untuk tertular menjadi lebih sedikit. Kedua,  agar didukung dan didoakan oleh masyarakat sekitar. “Oh Kiai A terpapar covid, ayo kita dukung, kita doakan bersama.” Masyarakat jadi tahu apa yang harus dilakukan. Mungkin ada yang bisa membantu karantina, menyediakan makanan, mengurusi keluarga, santri, dan sebagainya. Itu pentingnya kenapa harus men-declare. Ketiga,  akan menjadi pembelajaran bagi masyarakat luas bahwa kiai A atau tokoh B, bisa terkena covid, saya harus lebih hati-hati. Keempat, memudahkan untuk melacak kontak sebelumnya dengan pasien. 

Tetapi kondisi di pesantren tidak semudah itu. Publik juga tidak semuanya siap ketika sebuah pesantren diketahui terpapar virus. Informasi menjadi liar dan disebarkan oleh media yang tidak bertanggung jawab. Misalnya ada kejadian di sebuah pesantren yang terpapar virus. Santrinya hanya 100 orang tapi di media ditulis yg positif Covid 200 orang. Akibatnya, pengasuhnya terkena bullying karena ia masih menjalankan aktivitas di luar pesantren.

Kondisi ini tentu sangat tidak mudah bagi pesantren dengan santri ribuan bahkan puluhan ribu. Bagaimana bisa menjaga suasana agar tetap kondusif. Opsi mengumumkan adanya paparan virus, akan membuat orang tua santri panik. Kepanikan ini bisa berujung kepada pelanggaran protokol, misalnya memaksa anaknya dijemput. Padahal ini berbahaya sekali karena bisa membentuk klaster baru di kampung asalnya masing-masing. Oleh karena itu PP RMI bersama para ahli dan pihak-pihak terkait sudah membuat protokol jika ada paparan virus di sebuah pesantren. Materi inilah yang kami sampaikan dalam pelatihan. (Link pelatihan silakan lihat di NU Jabar Channel).

 

Apakah ada klasifikasi pesantren dalam menghadapi Covid-19 ini?

Klasifikasinya cukup clear, ya. Pertama, masih ada pesantren yang para masayikhnya menganggap bahwa covid ini tidak real dan cuma konspirasi. Pendapat kiai semacam ini, tentu mempengaruhi para santri dan alumni. Tapi yang masih berpendapat seperti ini, jumlahnya sedikit. 

Kedua, pesantren yang sudah tahu, aware bahwa covid itu ada. Mereka menyadari bahwa ini berbahaya dan sangat bisa menular kepada siapapun. Tetapi mereka bingung harus berbuat apa. Bagaimana caranya menghadapinya jika ada gejala paparan? Serba salah. Jika menghubungi Puskesmas, nanti diblow-up oleh media. Kalau diam saja juga salah. Akhirnya berusaha semampunya dengan network yang dimiliki. 
Ketiga, yang paling banyak saat ini, adalah kelompok yang sudah aware pada bahaya covid dan mereka berusaha keras belajar kemana-mana. Mendengarkan berita, mengikuti pelatihan-pelatihan. Mereka berusaha untuk mengikuti prosedur dan menyediakan fasilitas. Tapi pada saatnya ada paparan, tetap saja memerlukan bantuan karena sumber daya mereka terbatas.

Apakah PP RMI punya semacam roadmap untuk menakan penyebaran Covid-19 ini ke pesantren?

Roadmap kita sangat jelas. Pertama adalah fase mengedukasi pesantren tentang apa itu covid, bagaimana cara mengahadapi dan sebagainya. Kedua, fase kerja bersama pesantren untuk mengahadapi covid ini. Dalam hal kesiapan perang menghadapi covid, dengan training dan sebagainya, termasuk advokasi anggaran. Fase ketiga, adalah perang secara agresif mendampingi pesantren untuk menyelamatkan pesantren dari serangan Covid-19.

Keempat, kami melakukan kerja-kerja jangka panjang dalam bentuk advokasi maupun dalam kampanye penyadaran, sekaligus peningkatan kapasitas pesantren untuk mengahadapi covid ini dalam waktu yang panjang. Dengan demikian, semua dampak itu bisa teridentifikasi, bisa dihadapi. Dampak di bidang pendidikan, ekonomi, dan tradisi. 

Kelima, relasi pesantren dengan jejaring yang lain itu ditempatkan di akhir. Agar pesantren-pesantren ini berdaya, independen, punya muru’ah sekaligus sanggup untuk menghadapi semua ancaman, bukan hanya Covid-19 tetapi apapun ancaman-ancaman terhadap pesantren.

Secara teknis, bisa dicontohkan bagaimana SOP dasar penanganan Covid oleh PP RMI?

Secara teknis, kami ada pengawasan bersama. Kami membuat monitoring dan input data agar ada early warning system. Jangan sampai pesantren dikagetkan dengan kabar-kabar sudah menjadi klaster baru mislanya. Kalau ada kasus, kami segera bergerak sesuai SOP. Segera isolasi santri yang menunjukan gejala tertentu. Lalu penelusuran kontak. Lalu diusahakan untuk melakukan swab. Apabila ada yang positif, penelusuran kontak lagi, swab lagi. Sementara itu santri ditreatment di tempat isolasi, bagaimana menjalankan protokol makan dan minum yang sehat, istirahat yang cukup, olahraga, berjemur, minum vitamin kalau perlu, dan sebagainya. Apabila sudah di-treatment, ya tinggal kami pastikan selama 14 hari. Kalau sehat, bisa dikembalikan ke asrama. Jika tidak, ya harus dilanjutkan pengobatan ke rumah sakit.

Bagaimana koordinasi dengan para pemangku kepentingan/kebijakan? Apakah ada kendala?
Kalau berbicara dengan pemangku kepentingan, dalam hal ini pemerintah bagi sebagian kalangan grand-design policy-nya kurang jelas. Menurut kami ini pekerjaan rumah yang sangat besar. Kami memahami situasi yang dihadapi oleh pemerintah sangat sulit.  Tapi kita berharap pemerintah punya daya survive dan kemampuan beradaptasi yang tinggi sehingga bisa membuat keputusan-keputusan yang cepat dan tepat. Meskipun itu adalah keputusan sulit. Sebab hal itu mempengaruhi semua pola komunikasi. 

Lalu tantangannya di Indonesia itu adalah masyarakatnya suka sekali menghubungkan apapun dengan aroma politik. Keputusan-keputusan teknis yang urgent di lapangan itu banyak sekali dianulir karena masalah-maslah politis. Kami sangat menyayangkan hal ini terjadi. Kalau terus begini, para santri dan warga bisa jadi korban. Pemerintah harus punya grand design yang kuat. Negara harus hadir dengan grand design kebijakan yang kuat untuk menghadapi Covid-19 ini. 

Dari sisi pesantren, kami harus bersyukur juga karena mendapat perhatian dari banyak pihak. Alhamdulillah sampai hari ini banyak pihak yang membantu pesantren. Sekarang kembali ke pesantrennya sendiri. Hal ini jadi bahan muhasabah bagi kita semua. Banyak pesantren yang tidak piawai membuat jejaring. Karena kalau bisa membuat jejaring, akan banyak pihak yang membantu di lapangan. Kami kerap menemui di lapangan, bagaimana kepolisisan, TNI, pemerintah daerah, sangat mendukung kepada pesantren. Demikian juga perusahaan-perusahaan swasta, tokoh masyarakat bahkan dari lintas agama. Mereka bahu membahu membantu pesantren. Mereka sadar bahwa pesantren adalah tulang punggung, sokoguru yang sangat penting untuk NKRI. Jadi harus gayung bersambut, tumbu ketemu tutup. Pesantren-pesantren harus membuka diri. Harus punya seorang “menteri luar negeri” sebagai diplomat bisa berbicara keluar mewakili pesantren sehingga lebih banyak jejaring yang bisa mendukung pesantren mengatasi pandemi ini.

Apa yang bisa Anda sampaikan dari pengalaman Pesantren Blokagung Banyuwangi?

Kasus di Pesantren Blokagung mengajarkan kepada kita, bagaimana pesantren harus sangat siap menghadapi Covid-19. Bahwa pesantren Blokagung yang mempunyai sumber daya kuat semacam itu saja, bisa terpapar. Maka dari itu kami selalu mengatakan: skrining, skrining, skrining. Santri harus diskrining dengan kualitas yang tinggi.  Kasus Blokagung juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya  manajemen krisis. Bagaimana ketika terjadi kasus atau dugaan kasus, langkah-langkah apa yang harus diambil. Bagaimana pentingnya membangun public-relation yang bagus yang tidak membuat kegaduhan, yang menyejukkan, tetapi kemudian dapat menggerakkan semua sumber daya dan jejaring di luar pesantren.  Blokagung juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya berjejaring dan membuat keputusan yang profesional, brilian, dan tepat.